Tinjauan atas Pembayaran Perjalanan Dinas dengan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Jakarta II

BALQISH, PUTRI INDRIYANI (2022) Tinjauan atas Pembayaran Perjalanan Dinas dengan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Jakarta II. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Putri Indriyani Balqish_4301190073.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (17kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Putri Indriyani Balqish_4301190073.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (128kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Putri Indriyani Balqish_4301190073.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (40kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Putri Indriyani Balqish_4301190073.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (82kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Putri Indriyani Balqish_4301190073.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (398kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Putri Indriyani Balqish_4301190073.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (764kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Putri Indriyani Balqish_4301190073.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (13kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Putri Indriyani Balqish_4301190073.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8kB)

Abstract

Hingga kini, tidak semua satker menerapkan KKP dengan mekanisme yang sama, contohnya adalah KPPN Khusus Investasi, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, dan Politeknik Keuangan Negara STAN. Ketiganya memiliki aturan yang berbeda dalam penggunaan KKP, termasuk dalam hal pembayaran belanja perjalanan dinas. Perbedaan tersebut secara umum disebabkan oleh frekuensi perjalanan dinas yang relatif rendah dan cakupan jarak yang relatif sempit. Dalam penelitian berjudul “Tinjauan atas Pembayaran Perjalanan Dinas dengan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Jakarta II”, rumusan masalah tentang bagaimana penerapan KKP pada ketiga satker, kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, serta kendalanya menjadi hal-hal yang ditinjau. Tujuannya adalah mengetahui penerapan KKP untuk pembayaran belanja perjalanan dinas pada ketiga satker yang berbeda, relevansi teori dengan praktiknya, dan kendala yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari studi lapangan berupa wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap ketiga satker. Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, seperti literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku, ataupun jurnal. Tinjauan menghasilkan kesimpulan bahwa frekuensi dan cakupan perjalanan dinas memberi pengaruh terhadap penggunaan KKP. Frekuensi dan cakupan perjalanan dinas tersebut menjadi landasan bagi ketiga satker untuk menentukan jumlah dan jenis KKP. Ketiga satker telah menerapkan KKP dengan baik dan tidak melanggar PMK No. 196/PMK.05/2018 walaupun masih mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat. Kendala terletak pada kedisiplinan satker dalam hal penatausahaan bukti-bukti atas penggunaan KKP./ Until now, not all work units have implemented the GCC with the same mechanism, for example, the Special Investment State Treasury Office, the Regional Office of the Directorate General of Taxes South Jakarta II, and the State Finance Polytechnic STAN. The three of them have different rules regarding the use of GCC, including in terms of payment for business trip expense. This difference is generally caused by the relatively low frequency of business trip and the relatively narrow range of distance. In the research entitled ""The Review of Business Trip Payments Using Government Credit Cards at Working Units in the State Treasury Office Jakarta II’s Working Area"", the problem formulation on how to implement the GCC in the three work units, its compliance with applicable regulations, and obstacles are reviewed. The aims are to find out the application of GCC for payment of business trip expenses in three different working units, the relevance of theory to the practice, and the obstacle. The research was conducted using qualitative research methods using primary and secondary data. Primary data sourced from field studies in the form of interview and observation made to the three working units. Secondary data sourced from literature study, such as literature in the form of legislation, book, or journal. The review concludes that the frequency and scope of business trip have effects on the use of GCC. It becomes basis for the three work units to determine the number and type of GCC. The three work units have implemented GCC well and have not violated Minister of Finance Regulation No. 196/PMK.05/2018 although there are still some obstacles that have to be faced. The obstacle lies in the discipline of the work units in terms of administering evidence on the use of GCC.

Actions (login required)

View Item