Tinjauan atas Pengelolaan Piutang Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Bakti, Rizal Kurnia Risfika (2023) Tinjauan atas Pengelolaan Piutang Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text Karya ini tidak dapat diunggah secara keseluruhan maupun sebagian atas permintaan pengarang.pdf Download (44kB)
	Text (Cover) 01. Cover_Rizal Kurnia Risfika Bakti_3082210061.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (215kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Rizal Kurnia Risfika Bakti_3082210061.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (43kB)

Abstract

Pemerintahan yang bersih dengan pelayanan publik yang baik serta mengedepankan kepentingan negara adalah impian masyarakat Indonesia. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina Aparat Pengawasa Internal Pemerintah (APIP) harus memiliki kinerja yang baik dalam menjaga eksistensinya. Pemerintah dengan tata kelola yang baik dapat menangani administrasi keuangan dalam satu periode anggaran. Laporan keuangan BPKP menunjukkan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang besar. Pengelolaan piutang dapat memberi kontribusi pada laporan keuangan dan kinerja suatu organisasi. Tinjauan dilakukan terhadap pengelolaan piutang TGR di BPKP dengan melihat tiga bagian yaitu penatausahaan, penagihan, dan pengelolaan piutang berdasarkan peraturan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan meminta informasi kepada pihak BPKP sebagai pengelola piutang TGR dan salah satu debitur. Studi pustaka dilakukan dengan membandingkan implementasi prosedur pengelolaan piutang dan peraturan internal dengan ketentuan dalam PMK Nomor 150/PMK.06/2022. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kegiatan penatausahaan dan penyelesaian piutang TGR secara umum sudah sesuai dengan PMK Nomor 150/PMK.06/2022. Kegiatan penagihan piutang TGR yang dilakukan BPKP belum sesuai dengan PMK Nomor 150/PMK.06/2022. A clean government with good public services and prioritising the interests of the state is the dream of the Indonesian people. The Financial and Development Supervisory Board (BPKP) as the supervisor of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) must have good performance in maintaining its existence. A government with good governance can handle financial administration in one budget period. BPKP's financial statements show a large amount of allowance for uncollectible accounts receivable in the Indemnity Claims Receivable (TGR). Receivables management can contribute to the financial report and performance. A review was conducted on the management of TGR receivables at BPKP by looking at three parts, namely administration, collection, and management of receivables based on relevant regulations. The research method used is qualitative with data collection through interviews and literature study. Interviews were conducted by requesting information from the BPKP as the manager of TGR receivables and one of the debtors. Literature study was conducted by comparing the implementation of receivables management procedures and internal regulations with the provisions in PMK Number 150/PMK.06/2022. The review results show that the administration and settlement of TGR receivables are generally in accordance with PMK Number 150/PMK.06/2022. TGR receivable collection activities carried out by BPKP are not yet in accordance with PMK Number 150/PMK.06/2022.

Actions (login required)

View Item