Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendahara Pemerintah Desa Soropadan

KRISABEL, TEOFANI TESA (2022) Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendahara Pemerintah Desa Soropadan. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Teofani Tesa Krisabel_1302191484.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (211kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Teofani Tesa Krisabel_1302191484.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Teofani Tesa Krisabel_1302191484.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (265kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Teofani Tesa Krisabel_1302191484.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (608kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Teofani Tesa Krisabel_1302191484.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (517kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Teofani Tesa Krisabel_1302191484.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (687kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Teofani Tesa Krisabel_1302191484.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (333kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Teofani Tesa Krisabel_1302191484.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (276kB)

Abstract

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang paling disoroti karena memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara dan mendorong perekonomian di Indonesia. Pajak dipungut melalui beberapa sistem, salah satunya Withholding System. Contoh jenis pajak yang dipungut menggunakan sistem tersebut adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Di lingkup pemerintahan, pihak yang memungut PPh Pasal 22 adalah bendahara pemerintah atas pengadaan barang yang dilakukan. Faktanya, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 masih belum sesuai dengan ketentuan perpajakan, seperti kekeliruan dalam penghitungan besaran pajak yang dipungut, keterlambatan penyetoran, dan pelaporan pajak yang belum dilakukan oleh bendahara pemerintah. Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah di Pemerintah Desa Soropadan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau mekanisme, menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan, dan mengetahui kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses perpajakan PPh Pasal 22. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan serta studi lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa beberapa kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Pemerintah Desa Soropadan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Permasalahan tersebut dipicu oleh kurangnya sosialisasi dan ketegasan dari KPP Pratama Temanggung kepada bendahara pemerintah Desa Soropadan terkait perpajakan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut agar pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dapa dilakukan dengan optimal dan memberikan kontribusi untuk negara./ Tax is a mandatory contribution to the state that most highlighted because it provides the biggest contribution to state revenues and stimulates the economy in Indonesia. Taxes are collected through several systems, one of them is the Withholding System. An example of the type of tax collected using this system is Income Tax Article 22. At the scope of government, the party collecting Income Tax Article 22 is the government treasurer for the procurement of goods carried out. Implementation of activities that related to Income Tax Article 22 is still not following the under tax provisions, such as errors in calculating the amount of tax collected, delays in depositing, and tax reporting that has not been reported by the government treasurer. The discussion in this study will focus on the implementation of the collection, deposit, and reporting of Article 22 Income Tax by the government treasurer in the Soropadan Village Government. This study aims to identify and review the mechanism, analyze the conformity of its implementation with regulations, and look up the obstacles faced when carrying out the Article 22 taxation process. The method used by the author is library research and field studies by conducting interviews, observations, and documentation. The research concluded that several activities of collecting, depositing, and reporting Income Tax Article 22 at the Soropadan Village Government were not following tax regulations. The problem triggered with the lack of socialization and firmness from the Temanggung KPP Pratama to the treasurer of the Soropadan Village government regarding the taxation carried out. Therefore, it is necessary to evaluate and follow up so that the implementation of the collection, deposit, and reporting of Article 22 Income Tax can be carried out optimally and contribute to the state.

Actions (login required)

View Item