Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu

Vilea, Janti (2023) Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Janti Vilea_3032210009.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (28kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Janti Vilea_3032210009.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (68kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Janti Vilea_3032210009.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (117kB)
	Text (Bab I) BAB I_Janti Vilea_3032210009.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (92kB)
	Text (Bab II) BAB II_Janti Vilea_3032210009.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (168kB)
	Text (Bab III) BAB III_Janti Vilea_3032210009.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (407kB)
	Text (Bab IV) BAB IV_Janti Vilea_3032210009.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka_Janti Vilea_3032210009.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (75kB)

Abstract

Abstrak Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. PPS memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mengungkapkan penghasilan atau harta yang belum dilaporkan sebelumnya. Tujuan dari PPS adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat kepercayaan dan keteraturan dalam administrasi perpajakan. Kebijakan PPS tahun 2022 melibatkan seluruh bagian Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya pelaksanaannya, termasuk KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Fokus utama implementasi PPS adalah Wajib Pajak orang pribadi, dengan peraturan yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan pelaksanaan PMK-196/2021. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan tentang efektivitas pelaksanaan PPS tahun 2022 di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana penerapan PPS memengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta persepsi Wajib Pajak terkait kebijakan ini. Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam PPS, pegawai DJP, dan akademisi, serta analisis data terkait kebijakan dan pelaksanaan PPS. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi temuan dan pola yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi PPS tahun 2022, baik dari segi kepatuhan Wajib Pajak maupun persepsi Wajib Pajak terkait kebijakan ini. Temuan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kesimpulannya, PPS tahun 2022 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan perpajakan di masa depan, serta memberikan kontribusi bagi literatur penelitian dalam bidang perpajakan dan administrasi publik. Abstract The Voluntary Disclosure Program (PPS) 2022, is a policy implemented by the Indonesian government to enhance voluntary compliance among taxpayers. PPS provides an opportunity for taxpayers who have not fulfilled their tax obligations to disclose their previously unreported income or assets. The objective of PPS is to improve taxpayer compliance, increase state revenue, and strengthen trust and order in tax administration. The implementation of PPS in 2022 involves the entire Directorate General of Taxes, including the Pratama Tax Office in Jakarta, specifically the Gambir Satu branch. The main focus of the PPS implementation is individual taxpayers, governed by the Harmonization of Tax Regulations Act and the implementing regulations PMK-196/2021. This study aims to conduct an assessment of the effectiveness of the PPS implementation in 2022 at the Gambir Satu Tax Office in Jakarta. The study will analyze how the implementation of PPS influences voluntary compliance among taxpayers and taxpayers' perceptions regarding this policy. A qualitative research approach will be used, involving data collection through interviews with taxpayers participating in PPS, tax officials, and academics, as well as data analysis related to the policy and implementation of PPS. The collected data will be analyzed descriptively to identify findings and patterns. The findings of this research are expected to provide a better understanding of the implementation of PPS in 2022, both in terms of taxpayer compliance and taxpayers' perceptions regarding this policy. The research findings can provide input for the government to enhance the effectiveness of tax policies and create a conducive environment for voluntary taxpayer compliance. In conclusion, PPS in 2022 is a strategic step towards improving voluntary compliance among taxpayers. This research is expected to provide valuable insights for the evaluation and development of tax policies in the future, as well as contribute to the existing literature on taxation and public administration research.

Actions (login required)

View Item