Tinjauan atas Pelaksanaan Pemanfaaatan Barang Milik Negara dalam Bentuk Sewa pada Wilayah Kerja KPKNL Sidoarjo

Sulistyo, Dicky Masruri Ramadhan (2022) Tinjauan atas Pelaksanaan Pemanfaaatan Barang Milik Negara dalam Bentuk Sewa pada Wilayah Kerja KPKNL Sidoarjo. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Dicky Masruri Ramadhan Sulistyo_4302190086.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (109kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Dicky Masruri Ramadhan Sulistyo_4302190086.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (145kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Dicky Masruri Ramadhan Sulistyo_4302190086.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (200kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Dicky Masruri Ramadhan Sulistyo_4302190086.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (172kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Dicky Masruri Ramadhan Sulistyo_4302190086.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (281kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Dicky Masruri Ramadhan Sulistyo_4302190086.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (419kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Dicky Masruri Ramadhan Sulistyo_4302190086.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (131kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Dicky Masruri Ramadhan Sulistyo_4302190086.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo memiliki wilayah kerja yang cukup luas meliputi 5 Kabupaten/Kota. Dengan cakupan wilayah kerja yang cukup besar dan jumlah satuan kerja yang cukup banyak, maka Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk Sewa memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus mendayagunakan Barang Milik Negara yang sedang tidak digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran umum mengenai pelaksanaan pemanfaatan sewa dan meninjau pelaksanaanya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka serta studi lapangan berupa wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2020-2021, telah ditetapkan total sebanyak 68 persetujuan pemanfaatan sewa. Secara umum pelaksanaan pemanfaatan sewa telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala kendala yang terjadi dapat diselesaikan. Kendala yang terjadi seperti adanya Satuan Kerja yang yang tidak tidak menyetorkan hasil penerimaan sewa ke kas umum negara dan tingginya angka persetujuan sewa yang tidak ditindaklanjuti./ KPKNL Sidoarjo has a fairly wide working area covering 5 regencies/cities. With a fairly large work area and a large number of work units, the Utilization of State Property in the form of Leases has enormous potential to increase Non-Tax State Revenue (PNBP) as well as to utilize State Property that is not being used in carrying out tasks and activities of government function. This study aims to get an overview of the implementation of the use of rent and review its implementation with the Regulation of the Minister of Finance Number 115 of 2020 and other laws and regulations. The data collection method used is literature study and field study in the form of interviews and observations. Based on the results of research in 2020-2021, a total of 68 rent approvals have been determined. In general, the implementation of the lease has been running in accordance with the applicable laws and regulations and all obstacles that occur can be resolved. Obstacles that occur such as the existence of a Work Unit that does not deposit the proceeds of rent receipts into the state general treasury and the high number of rent approvals that are not followed up.

Actions (login required)

View Item