Tinjauan Efektivitas NPWP Instansi Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Simatupang, Cristanti (2022) Tinjauan Efektivitas NPWP Instansi Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Cristanti Simatupang_1302190495.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (23kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Cristanti Simatupang_1302190495.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (13kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Cristanti Simatupang_1302190495.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (45kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Cristanti Simatupang_1302190495.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (119kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Cristanti Simatupang_1302190495.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (108kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Cristanti Simatupang_1302190495.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (552kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Cristanti Simatupang_1302190495.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (15kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Cristanti Simatupang_1302190495.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (77kB)

Abstract

Rendahnya tingkat kepatuhan bendahara merupakan salah satu tantangan dalam menaikkan rasio perpajakan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengatasi masalah tersebut ialah menerbitkan PMK 231/PMK/03/2019 yang menyesuaikan penggunaan NPWP sebagai salah satu syarat administratif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan terkait kewajiban perpajakan instansi pemerintah, tingkat penerimaan perpajakan sebelum dan setelah berlakunya peraturan ini, serta pengaruh peraturan ini terhadap tingkat kepatuhan instansi pemerintah dengan mengambil studi kasus pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi beberapa perubahan seperti NPWP dari atas nama bendahara menjadi atas nama instansi pemerintah. Dalam hal tingkat penerimaan perpajakan, penerapan PMK ini tidak sepenuhnya mempengaruhi jumlah penerimaan perpajakan yang diterima karena adanya faktor lain seperti pandemi dan regulasi lain yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian, di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, kepatuhan pendaftaran dan pelaporan sudah baik dan terjadi peningkatan kepatuhan setelah berlakunya peraturan ini. Kepatuhan pelaporan membaik terlihat dengan membandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah SPT masa yang dilaporkan./The low level of compliance of the treasurer is one of the challenges in increasing the taxation ratio in Indonesia. One of the efforts made by the Ministry of Finance to overcome this problem is to issue PMK 231/PMK/ 03/2019 which adjusts the use of NPWP as one of the administrative requirements for taxation. This study aims to determine changes related to the tax obligations of government agencies, the level of tax revenue before and after the enactment of this regulation, as well as the effect of this regulation on the level of compliance of government agencies by taking a case study at the Pekanbaru Tampan Primary KPP. The data collection methods used are literature methods and field. The results showed that there were several changes such as changes in the NPWP from on behalf of the treasurer to on behalf of government agencies. In terms of the level of tax revenue, the application does not fully affect the amount of tax revenue received due to other factors such as the pandemic and other regulations implemented by the government. Then, at KPP Pratama Pekanbaru Tampan, registration and reporting compliance was good and there was an increase in compliance after the enactment of this regulation. Reporting compliance improved by comparing the number of registered taxpayers and the number of tax returns reported.

Actions (login required)

View Item