Tinjauan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Belanja Negara pada KPPN Tanjungpinang

PUTRA, MUHAMMAD PRIMA SYAH (2022) Tinjauan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Belanja Negara pada KPPN Tanjungpinang. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Muhammad Prima Syah Putra_4301190059.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (38kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Muhammad Prima Syah Putra_4301190059.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (58kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Muhammad Prima Syah Putra_4301190059.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (52kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Muhammad Prima Syah Putra_4301190059.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (87kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Muhammad Prima Syah Putra_4301190059.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (57kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Muhammad Prima Syah Putra_4301190059.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (287kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Muhammad Prima Syah Putra_4301190059.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Muhammad Prima Syah Putra_4301190059.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (133kB)

Abstract

Belanja negara merupakan belanja yang dilakukan dengan melakukan pembebanan pada APBN untuk melakukan pembayaran tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belanja negara tidak hanya dilakukan secara tunai, namun juga menggunakan kartu kredit yaitu Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Penggunaan KKP di lingkungan Kementerian/Lembaga memiliki banyak kelebihan yang bisa memaksimalkan belanja negara yang aman dan berkualitas, namun masih banyak perbaikan yang diperlukan dalam penggunaan KKP. KPPN Tanjungpinang sebagai salah satu Satuan Kerja di kementerian Keuangan juga menggunakan KKP untuk melakukan belanja. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau penggunaan KKP di lingkungan KPPN Tanjungpinang, menilai manfaat yang diberikan dengan menggunakan KKP, mencari hambatan dan masalah dalam penggunaan KKP, dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dalam bentuk dokumen dan melakukan wawancara terhadap pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKP memberikan manfaat dari segi keamanan dan kemudahan, namun masih ada masalah dalam hal optimalisasi penggunaan dan ketersediaan sarana dari Penyedia Barang/Jasa. Solusi yang didapat adalah mewajibkan penggunaan KKP pada jenis belanja tertentu dan pengajuan sistem reward dan punishment sehingga penggunaan KKP bisa lebih optimal. Sosialisasi dan bantuan sarana juga bisa dilakukan kepada penyedia barang/jasa sehingga bisa lebih mendukung penggunaan KKP di lingkungan Kementerian/Lembaga./ State expenditure is expenditure that carried out by imposing charges on the State Budget to make certain payments, in accordance with applicable regulations. State expenditure is not only done in cash, but also using a credit card, namely the corporate card (KKP). The use of KKP within Ministries/Government Agencies has many advantages that can maximize safe and quality of state expenditure, but there are still many improvements needed in the use of KKP. KPPN Tanjungpinang as one of the Work Units at the Ministry of Finance also uses KKP to do their spending. The purpose of this study is to review the use of KKP in the KPPN Tanjungpinang’s environment, assess the benefits provided by using KKP, look for obstacles and problems in the use of KKP, and find the right solution to solve the problem. The research was conducted using qualitative methods, namely by collecting data in the form of documents and conducting interviews with certain parties. The results showed that the KKP provided benefits in terms of security and convenience, but there were still problems in optimizing the use and availability of facilities from Goods and Services Provider. The solution obtained is to require the use of KKP for certain types of expenditure and the application of a reward and punishment system so that the use of KKP can be more optimal. Socialization and facility assistance can also be carried out to Goods and Services Provider so that they can better support the use of KKP within the Ministries/Government Agencies.

Actions (login required)

View Item