Analisis Kelayakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai Pemberi Pinjaman Daerah

PUJIANTO, ACHMAD ARIF (2022) Analisis Kelayakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai Pemberi Pinjaman Daerah. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Achmad Arif Pujianto_4301190079.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (39kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Achmad Arif Pujianto_4301190079.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (43kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Achmad Arif Pujianto_4301190079.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (104kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Achmad Arif Pujianto_4301190079.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (126kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Achmad Arif Pujianto_4301190079.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (187kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Achmad Arif Pujianto_4301190079.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (505kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Achmad Arif Pujianto_4301190079.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (45kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Achmad Arif Pujianto_4301190079.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (44kB)

Abstract

Pada APBD Perubahan Kabupaten Bojonegoro tahun 2021, terdapat pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pemberian pinjaman tersebut terakhir diberikan pada tahun 2014, sampai akhir tahun 2020 pinjaman tersebut masih belum lunas seluruhnya. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap kelayakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pemberi pinjaman daerah. Analisis kelayakan tersebut terutama ditujukan untuk mengetahui kriteria kelayakan dan realisasi dalam pemberian pinjaman daerah. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode Fishbone. Metode tersebut menjabarkan kelayakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai permasalahan utama atau kepala ikan. Kemudian, dari permasalahan utama tersebut ditelusuri setiap penyebab/masalah secara lebih rinci yang disebut tulang ikan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pemberian pinjaman oleh Kabupaten Bojonegoro termasuk tidak layak. Hal tersebut terbukti dari sisi regulasi dan finansial. Dari sisi regulasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak layak sebagai pemberi pinjaman daerah karena bertindak tidak sesuai dengan regulasi dan memiliki kemampuan taksir yang rendah. Sedangkan dari sisi finansial, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki indeks kapasitas fiskal daerah yang rendah dan pembayaran kembali pinjaman yang macet. Sampai akhir tahun 2020, masih terdapat 16% sisa pinjaman yang belum lunas. Padahal jatuh tempo pinjaman tersebut hanya sampai tahun 2016. Akibatnya, sebagian pinjaman daerah tersebut harus dimasukkan ke dalam penyisihan piutang tidak tertagih./ In the Revised APBD of Bojonegoro Regency in 2021, there is a post for Receiving Regional Loans. This means that the Bojonegoro Regency Government has provided loans in previous years. Even though the last loan was granted in 2014, until the end of 2020 the loan had not been fully repaid. Therefore, an analysis was carried out on the feasibility of the Bojonegoro Regency Government as a regional lender. The feasibility analysis is primarily intended to determine the eligibility criteria and realization in granting regional loans. The analytical method used is the Fishbone method. This method describes the feasibility of providing regional loans to the Bojonegoro Regency Government as the main problem or fishhead. Then, from these main problems, each cause/problem is traced in more detail, which is called a fishbone. The results of the analysis revealed that the provision of loans by the Bojonegoro Regency was not feasible. This is evident from a regulatory and financial perspective. From a regulatory perspective, the Bojonegoro Regency Government is unfit as a regional lender because it acts inconsistently with regulations and has low appraisal capabilities. On the financial side, the Bojonegoro Regency Government has a low index of regional fiscal capacity and repayment of bad loans. Until the end of 2020, there are still 16% of the remaining loans that have not been paid off. Even though the maturity of the loan is only until 2016. As a result, some of the regional loans must be included in the allowance for bad debts.

Actions (login required)

View Item