Tinjauan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Negeri Karangasem

MULIANI, NI KOMANG TRI (2022) Tinjauan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Negeri Karangasem. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Ni Komang Tri Muliani_4301190142.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (213kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Ni Komang Tri Muliani_4301190142.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (218kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Ni Komang Tri Muliani_4301190142.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (414kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Ni Komang Tri Muliani_4301190142.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (345kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Ni Komang Tri Muliani_4301190142.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (244kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Ni Komang Tri Muliani_4301190142.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (692kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Ni Komang Tri Muliani_4301190142.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (426kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Ni Komang Tri Muliani_4301190142.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB)

Abstract

"Abstrak Korupsi merupakan hambatan terbesar bagi ekonomi dan perkembangan sosial. Ada banyak jenis korupsi yang dikenal di Indonesia. Salah satu institusi penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi adalah Kejaksaan. Penerimaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi seperti pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi, dan penerimaan lainnya, termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan PNBP di Kejaksaan Negeri Karangasem serta mengetahui masalah dalam pengelolaan PNBP dan upaya dalam peningkatan PNBP. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan PNBP di Kejaksaan Negeri Karangasem dilakukan dalam beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan PNBP adalah kesalahan dalam pencatatan akun penerimaan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PNBP adalah dengan mengupayakan adanya kegiatan dari produk kejaksaan sendiri tiap tahun dan dilakukan secara berkelanjutan. Kata Kunci: PNBP, kejaksaan, korupsi, pelanggaran lalu lintas Abstract Corruption is the biggest obstacle to economic and social development. There are many known types of corruption in Indonesia. One of the law enforcement institutions in the crackdown on corruption cases is the Prosecutor's Office. State revenues derived from corruption crimes such as payment of money instead of corruption, state spoils derived from corruption, and other revenues, including non-tax state revenues (PNBP) managed by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. This research aims to find out how PNBP management in the Karangasem State Prosecutor's Office, problems in the management of PNBP, and efforts to improve PNBP. This research is carried out through literature studies and field studies. Based on the study's results, the management of PNBP at the Karangasem State Prosecutor's Office was carried out in several stages: planning, implementation, accountability, and supervision. The problem encountered is an error in the recording of the receipt account. The effort made to increase PNBP is to strive for the activities of the prosecutor's products every year and carried out in an ongoing manner.

Actions (login required)

View Item