Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa pada Satuan Kerja KPPN Kota Klaten

Rizal, Ali Muhammad (2022) Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa pada Satuan Kerja KPPN Kota Klaten. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Ali Muhammad Rizal_4301190170.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (35kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Ali Muhammad Rizal_4301190170.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Ali Muhammad Rizal_4301190170.pdf Download (55kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Ali Muhammad Rizal_4301190170.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (18kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Ali Muhammad Rizal_4301190170.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (162kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Ali Muhammad Rizal_4301190170.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (801kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Ali Muhammad Rizal_4301190170.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (18kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Ali Muhammad Rizal_4301190170.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (309kB)

Abstract

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) merupakan langkah pemerintah untuk mengoptimalkan BMN yang idle. Sehingga dapat dimanfaatkan dan memiliki value salah satunya sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk tata cara pemanfaatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 115/PMK.06/2020 pengganti PMK 57/PMK.06/2016. Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini pemanfaatan BMN berpedoman pada PMK 57/PMK.06/2016 karena pada saat dilakukan pemanfaatan PMK terbaru belum diterbitkan. Berdasarkan PMK 57/PMK.06/2016 proses pemanfaatan BMN dibagi menjadi 3 tahapan antara lain: pengusulan; penelitian dan penelahaan; dan persetujuan. Tahapan ini harus dilewati semua tujuannya melihat apakah BMN memenuhi syarat untuk dilakukan pemanfaatan. Salah satu satker yang melakukan pemanfaatan BMN adalah KPPN Klaten yaitu berupa sewa sebagian tanah dan gedung bangunan yang dijadikan mesin atm. Pemanfaatan BMN berupa sewa tempat mesin atm cukup bermanfaat bagi pegawai dan masyarakat sekitar karena letaknya yang strategis. Oleh karena, perlu diketahui apakah pemanfaatan BMN yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Setelah melakukan penelahaan, hasil yang didapat adalah pemanfaatan BMN yang dilakukan KPPN Klaten sudah sesuai dengan PMK Nomor 57 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dibuktikan dengan dokumen proses sewa dari tahapan pengusulan; penelitian dan penilaian; dan persetujuan, beserta dokumen pendukung lainnya. Apabila satker KPPN Klaten ingin melakukan perpanjangan pemanfaatan sewa mesin atm, maka tata cara pemanfaatan BMN harus berpedoman pada PMK terbaru yaitu PMK Nomor 115/PMK.06/2020./ Utilization of State-Owned Goods (BMN) is a government step to optimize idle BMN. So that it can be utilized and has value, one of which is Non-Tax State Revenue (PNBP). The utilization procedure is regulated in Minister of Finance Regulation (PMK) 115/PMK.06/2020 in lieu of PMK 57/PMK.06/2016. In this Final Project, the use of BMN is guided by PMK 57/PMK.06/2016 because at the time the use of the latest PMK was not published. Based on PMK 57/PMK.06/2016 the process of utilizing BMN is divided into 3 stages, including: proposal; research and study; and approval. All of these stages must be passed to see whether the BMN meets the requirements for utilization. One of the work units that utilize BMN is KPPN Klaten, which is in the form of renting some land and buildings that are used as ATM machines. Utilization of BMN in the form of renting an ATM machine is quite beneficial for employees and the surrounding community because of its strategic location. Therefore, it is necessary to know whether the utilization of BMN carried out is in accordance with the procedure. The research method used is literature study. After conducting a study, the results obtained are that the use of BMN carried out by KPPN Klaten is in accordance with PMK Number 57 of 2016 concerning Procedures for the Implementation of State Property Lease, as evidenced by the leasing process documents from the proposal stage; research and assessment; and approval, along with other supporting documents. If the Klaten KPPN satker wants to extend the use of the atm machine rental, then the procedure for using BMN must be guided by the latest PMK, namely PMK Number 115/PMK.06/2020.

Actions (login required)

View Item