TINJAUAN ATAS PENERAPAN TARIF SANKSI BUNGA PAJAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA TEMANGGUNG

LUKYANI, CHRISTINA HAPPY (2022) TINJAUAN ATAS PENERAPAN TARIF SANKSI BUNGA PAJAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA TEMANGGUNG. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Christina Happy Lukyani_1302190407.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (19kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Christina Happy Lukyani_1302190407.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (341kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Christina Happy Lukyani_1302190407.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (202kB)
	Text (Bab I) 05. BAB I_Christina Happy Lukyani_1302190407.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (89kB)
	Text (Bab II) 06. BAB II_Christina Happy Lukyani_1302190407.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (496kB)
	Text (Bab III) 07. BAB III_Christina Happy Lukyani_1302190407.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (576kB)
	Text (Bab IV) 08. BAB IV_Christina Happy Lukyani_1302190407.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (390kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Christina Happy Lukyani_1302190407.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB)

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara. Akan tetapi, kepatuhan masih menjadi permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Masih banyak Wajib Pajak yang tanpa sengaja atau dengan sengaja melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Maka dari itu, perlu adanya sanksi sebagai jaminan agar Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu sanksi yang dikenakan sebagai akibat telat dalam melaporkan SPT atau kurang dalam membayar beban pajak yaitu sanksi administrasi bunga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tahun 2020, tarif sanksi administrasi bunga mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk meninjau penerapan tarif sanksi administrasi bunga berdasarkan UU Cipta Kerja terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak terkhusus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian lapangan, studi kepustakaan, dan analisis statistik. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara tarif sanksi administrasi bunga dengan kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak dalam jangka Panjang. Penerapan atas perubahan tarif sanksi administrasi bunga berdasarkan UU Cipta Kerja tetap memiliki hubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak meskipun pengenaan tarifnya mengacu pada suku bunga acuan yang diterbitkan Menteri Keuangan untuk tiap periode. Tarif sanksi administrasi bunga yang mengacu pada suku bunga acuan meringankan Wajib Pajak dalam membayar beban pajaknya /Taxes are one of the most important sources of state revenue to improve However compliance is still a problem that occurs today. There are still many taxpayers who unintentionally or intentionally violate the provisions of the tax law. Therefore, there is need for sanctions as a guarantee so that taxpayers are obedient in carrying out their tax obligations. One of the sanctions imposed as a result of being late in reporting Tax Return or not paying taxes is the interest administration sanction contained in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. In 2020, the interest rate administration sanction has changed in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The purpose of this review is to review implementation of interest administrative sanction rate based on the Job Creation Law on taxpayers compliance and tax revenues, especially at the KPP Pratama Temanggung. Data collection methods used are field research methods, literature studies, and statistical analysis. The result of the review shows that there is a relationship or correlation between interest rate administrative sanction with taxpayer compliance and tax revenue in the long term. The implementation of change to the interest rate administrative sanctions based on the Job Creation Law still has relation with taxpayer compliance even though the imposition of rates refers to the reference interest rate issued by the Minister of Finance for each period. The rate of administrative sanctions of interest which refers to the reference interest rate relieves the taxpayers in paying their tax obligation.

Actions (login required)

View Item