Tinjauan atas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Pematangsiantar

SIADARI, BASTIAN THEOARTHA (2022) Tinjauan atas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Pematangsiantar. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Bastian Theoartha Siadari_4301190240.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (19kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Bastian Theoartha Siadari_4301190240.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (73kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Bastian Theoartha Siadari_4301190240.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (103kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Bastian Theoartha Siadari_4301190240.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (84kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Bastian Theoartha Siadari_4301190240.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (74kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Bastian Theoartha Siadari_4301190240.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (842kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Bastian Theoartha Siadari_4301190240.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (13kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Bastian Theoartha Siadari_4301190240.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9kB)

Abstract

Pembayaran belanja satuan kerja instansi pemerintah secara non tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan salah satu upaya dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran belanja negara. Adapun peningkatan kualitas pelaksanaan pembayaran belanja negara dapat terwujud menimbang pada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan KKP, yaitu: meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud, dan mengurangi saldo kas menganggur. Penelitian yang berjudul “Tinjauan atas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Pematangsiantar” ini menjelaskan tentang bagaimana praktik penggunaan, dampak, dan kendala serta permasalahan dari penggunaan KKP sebagai alat pembayaran dalam pelaksanaan pembayaran belanja negara. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu dengan melakukan wawancara, observasi langsung pada ketiga objek penelitian, antara lain: KPPN Pematangsiantar, KPKNL Pematangsiantar, dan BDLHK Pematangsiantar, serta studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan membandingkan antara praktik penggunaan KKP pada satuan kerja dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum praktik penggunaan KKP sebagai alat pembayaran non tunai pada ketiga objek penelitian telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, diketahui pula bahwa praktik pelaksanaan pembayaran secara non tunai melalui KKP pada objek penelitian masih menghadapi kendala dan permasalahan, yaitu: pengenaan biaya tambahan (surcharge) oleh beberapa merchant atas transaksi dengan menggunakan KKP dan masih sedikitnya merchant yang memiliki mesin electronic data capture (EDC) sebagai alat penerimaan pembayaran atas transaksi dengan menggunakan KKP. / Payment of government work unit expenditures in non-cash through Government Credit Cards (GCC) is one of the efforts of the Ministry of Finance through the Directorate General of Treasury (DGoT) to improve the quality of the implementation of state expenditure payments. The improvement in the quality of the implementation of state expenditure payments can be realized considering several benefits that can be obtained from the use of GCC, such as: minimizing the use of cash, increasing security in transactions, reducing the potential for fraud, and reducing idle cash balances. The study entitled "Overview of the Use of Government Credit Cards in Work Units in the KPPN Pematangsiantar Working Area" discusses how the practice of using, impacts, and obstacles as well as problems from using GCC as a means of payment in the implementation of state expenditure payments. The research method used in this paper is by conducting interviews and direct observation of the three research objects, including KPPN Pematangsiantar, KPKNL Pematangsiantar, and BDLHK Pematangsiantar, as well as a literature study. The analytical technique used in this study compares the practice of using GCC in the work unit with the applicable provisions and regulations. Based on the study results, it can be concluded that the practice of using GCC as a non-cash payment instrument for the three research objects has complied with the applicable rules and regulations. In addition, it is also known that the practice of implementing non-cash payments through the GCC in the object of research still faces obstacles and problems, such as the imposition of additional fees (surcharges) by several merchants for transactions using GCC. Also, there are still few merchants who have electronic data capture machines (EDC) as a means of receiving payments for transactions using GCC

Actions (login required)

View Item