Tantangan dan Potensi Pajak Yayasan Pendidikan di Indonesia

Zahrurrijal, Muadz Muawwidz (2025) Tantangan dan Potensi Pajak Yayasan Pendidikan di Indonesia. Skripsi thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

Text (File Lengkap) Muadz Muawwidz Zahrurrijal_4132230060_PPPN _2025 - MUADZ MUAWWIDZ ZAHRURRIJAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan yang dihadapi Account Representative dalam melakukan penggalian potensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2020 yang mengatur perlakuan perpajakan atas beasiswa dan sisa lebih usaha yayasan pendidikan yang digunakan untuk pengembangan sarana pendidikan. Penelitian dilakukan dengan menguji kepatuhan berdasarkan data sekunder laporan SPT Tahunan yayasan pendidikan di wilayah KPP Pratama Kebayoran 2 dan KPP Pratama Kediri selama 5 tahun pajak sejak 2019-2023, serta analisis hasil wawancara kepada perwakilan pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II, Account Representative (AR), dan perwakilan pengurus yayasan. Melalui analisa dan wawancara tersebut ditemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) masih rendah. Alasan banyaknya yayasan pendidikan tidak memanfaatkan fasilitas sisa lebih usaha ditanamkan kembali adalah karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi akibat minimnya sosialisasi peraturan oleh kantor pajak. Tantangan eksternal, seperti tekanan tokoh politik pengurus yayasan juga menjadi penghalang penggalian potensi perpajakan yayasan pendidikan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan yaitu proses penggalian potensi pajak yayasan pendidikan sulit dilakukan akibat seringnya rotasi pegawai atau mutasi nasional tanpa didukung sistem pendukung pengawasan yang baik. Kesimpulannya, PMK 68/2020 memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia jika diimplementasikan secara efektif. Dengan mengatasi tantangan yang ada melalui langkah-langkah perbaikan, regulasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan yayasan pendidikan dan mendukung akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan PMK 68/2020. Pertama, DJP perlu melakukan sosialisasi secara serentak dengan tindak lanjut pengawasan. Kedua, pengawasan dan pemeriksaan untuk wajib pajak yang telah menggunakan fasilitas sejak tahun pajak 2020. Ketiga, kerja sama dengan pihak eksternal seperti BAN-PT perlu diperkuat untuk mengintegrasikan laporan keuangan syarat akreditasi yang juga menjadi dasar pelaporan SPT.

Actions (login required)

View Item