ANALISIS PENGARUH BIROKRASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERAS

Darmawan, M. Irvan (2025) ANALISIS PENGARUH BIROKRASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERAS. Skripsi thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_M. Irvan Darmawan_4132230019.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (144kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_M. Irvan Darmawan_4132230019.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (740kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_M. Irvan Darmawan_4132230019.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (203kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_M. Irvan Darmawan_4132230019.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (227kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_M. Irvan Darmawan_4132230019.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (273kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_M. Irvan Darmawan_4132230019.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (261kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_M. Irvan Darmawan_4132230019.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (333kB)
	Text (Bab V) 09. Bab V_M. Irvan Darmawan_4132230019.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (148kB)
	Text (Daftar Pustaka) 10. Daftar Pustaka_M. Irvan Darmawan_4132230019.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (158kB)

Abstract

ABSTRAK Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan organisasi dalam mengelola keuangan. Namun, berdasarkan data tahun 2021 hingga 2023, terjadi tren penurunan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mengindikasikan adanya kemunduran dalam aspek akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Reformasi Birokrasi dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta meneliti peran Teknologi Informasi (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) dalam memoderasi hubungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian regresi logistik. Adapun sampel data adalah 432 pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan periode observasi dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Reformasi Birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (2) Maturitas SPIP tidak berpengaruh terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan (3) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak mampu memoderasi hubungan antara Maturitas SPIP dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Komitmen yang kuat tersebut tidak cukup dari pemerintah daerah saja, namun juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Maturitas SPIP, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, SPBE, Akuntabilitas xiii ABSTRACT Accountability of financial management in local governments is realized through financial reports as a form of accountability to the public. Financial reports serve as a benchmark for the success of an organization in managing finances. However, based on data from 2021 to 2023, there has been a downward trend in Unqualified Opinions (WTP) which indicates a decline in the accountability aspect. This study aims to analyze the effect of Bureaucratic Reform and the Maturity of the Government Internal Control System (SPIP) on Audit Opinion on Regional Government Financial Reports, as well as to examine the role of Information Technology (Electronic-Based Government System/SPBE) in moderating this relationship. The method used in this study is logistic regression testing. The data sample is 432 local governments throughout Indonesia with an observation period from 2020 to 2023. The results of the study show that (1) Bureaucratic Reform has a significant positive effect on Audit Opinion on Regional Government Financial Reports; (2) SPIP Maturity does not affect Audit Opinion on Regional Government Financial Reports; and (3) Electronic-Based Government System (SPBE) is unable to moderate the relationship between SPIP Maturity and Audit Opinion on Regional Government Financial Reports. The conclusion of this study confirms that increasing financial accountability in regional governments requires a strong commitment from various parties. This strong commitment is not enough from regional governments alone, but also requires full support from the central government. Keywords: Bureaucratic Reform, SPIP Maturity, Audit Opinion, SPBE, Accountability

Actions (login required)

View Item