TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADA TAHUN 2020

Widyananda, Rachellia Novani (2022) TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADA TAHUN 2020. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Rachellia Novani Widyananda_1302191326.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (18kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Rachellia Novani Widyananda_1302191326.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Rachellia Novani Widyananda_1302191326.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (28kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Rachellia Novani Widyananda_1302191326.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (134kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Rachellia Novani Widyananda_1302191326.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (48kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Rachellia Novani Widyananda_1302191326.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (430kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Rachellia Novani Widyananda_1302191326.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Rachellia Novani Widyananda_1302191326.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8kB)

Abstract

ABSTRAK Laporan Keuangan memegang peranan penting demi terciptanya sektor publik yang akuntabilitas, sehingga sangat diperlukan adanya pedoman yang jelas agar tercipta hasil laporan keuangan yang baik. Pemerintah telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan di seluruh satuan kerja baik di tingkat pusat maupun daerah dalam melakukan pencatatan akuntansi sebagai penyedia informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan mengenai informasi. Persediaan adalah salah satu aktiva yang paling lancar karena berkaitan dengan keluar dan masuknya barang dalam kegiatan operasional pada instansi pemerintahan yang perlu di perhatikan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kesesuaian kebijakan umum akuntansi persediaan, mengetahui klasifikasi akuntansi persediaan, meninjau kesesuaian pengakuan dan pencatatan persediaan, meninjau pengukuran persediaan, dan meninjau penyajian dan pengungkapan persediaan. Dengan metode kepustakaan dalam mengumpulkan informasi dari sumber literatur tertulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum cukup baik karena belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam penerapan akuntansi persediaan khususnya mengenai pencatatan persediaan, pengukuran persediaan, dan penyajian persediaannya. Harapan dari tinjauan ini untuk menjadi pertimbangan bahwa laporan keuangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu adanya evaluasi. Kata Kunci: Laporan keuangan, akuntansi berbasis akrual, akuntansi persediaan, persediaan ABSTRACT Financial Reports play an important role for the creation of an accountable public sector, so it is very necessary to have clear guidelines in order to create good financial report results. The government has implemented accrual-based accounting in financial reports in all work units both at the central and regional levels in carrying out accounting records as a provider of information regarding financial position and transactions for a period in identifying, measuring, and reporting on information. Inventory is one of the most current assets because it relates to the entry and exit of goods in operational activities in government agencies that need attention. The main objectives are to determine the suitability of general inventory accounting policies, to know the classification of inventory accounting, to review the suitability of the recognition and recording of inventories, to review the measurement of inventories, and to review the presentation and disclosure of inventories. With the library method in collecting information from written literature sources, it can be concluded that the application of inventory accounting at the Ministry of Law and Human Rights is not good enough because it is not in accordance with the provisions contained in PMK Number 234/PMK.05/2020 concerning Central Government Accounting Policies in the application of inventory accounting, especially regarding inventory recording, inventory measurement, and inventory presentation. The hope of this review is to take into account that the financial reports at the Ministry of Law and Human Rights need an evaluation. Keywords: Financial statements, accrual-based accounting, inventory accounting, inventory

Actions (login required)

View Item