Tinjauan atas Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Oleh Bendahara Pemerintah Di Kecamatan Rambang Kuang

Walida, Yealdy Data (2022) Tinjauan atas Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Oleh Bendahara Pemerintah Di Kecamatan Rambang Kuang. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Yealdy Data Walida_1302191255.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (200kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Yealdy Data Walida_1302191255.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (308kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Yealdy Data Walida_1302191255.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (201kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Yealdy Data Walida_1302191255.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (386kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Yealdy Data Walida_1302191255.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (497kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Yealdy Data Walida_1302191255.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (624kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Yealdy Data Walida_1302191255.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (316kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Yealdy Data Walida_1302191255.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (277kB)

Abstract

ABSTRAK Bendahara pemerintah adalah bendaharawan atau pegawai yang ditunjuk untuk membayar belanja yang dananya berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya. Bendahara pemerintah terdiri atas bendahara pemerintah pusat dan bendahara pemerintah daerah. Bendahara pemerintah mempunyai kewajiban memotong/memungut pajak penghasilan (PPh), dan pajak lainnya, menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, dan melaporkan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh bendahara pemerintah, meninjau kesesuian peraturan yang berlaku dengan keadaan sebenarnya, serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dialami oleh Bendahara Pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang. Latar belakang dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan bendahara pemerintah daerah yang masih rendah. penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan dalam memperoleh data. Penelitian dilakukan dengan memperoleh dokumen sumber dari bendahara kecamatan terkait pelaksanaan perpajakan lalu mengujinya dengan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak pajak penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh bendahara dilaksanakan dengan baik. Bendahara Kecamatan Rambang Kuang telah mendaftar sebagai wajib pajak dan telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksanaan Pemotongan dan pemungutan pajak pajak penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun masih terdapat beberapa kekeliruan seperti keakuratan perhitungan dan pelaporan pajak yang belum terpebuhi. Permasalahan dan tantangan yang ada diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Kantor Kecamatan Rambang Kuang. Sehingga kinerja dari bendahara pemerintah dapat lebih meningkat khususnya dalam menjalankan kewajibannya terhadap pemungutan pajak di kecamatan Rambang Kuang. Kata kunci: ABSTRACT Government treasurer is a treasurer or employee appointed to pay for expenditures whose funds come from the APBN, APBD or other sources. The government treasurer consists of the treasurer of the central government and the treasurer of the local government. The government treasurer has the obligation to withhold/collect income tax (PPh), and other taxes, deposit all receipts of deductions and taxes collected into the state treasury account, and report taxes. The purpose of this study was to determine the implementation of withholding and/or collection of income tax (PPh) article 21, article 22, and article 23 by the government treasurer, reviewing the suitability of the applicable regulations with the actual situation, and identifying the problems and challenges experienced by the government treasurer. in the district of Rambang Kuang. The background of this research is the level of compliance of local government treasurers is still low. The author uses the method of library research and field studies in obtaining data. The research was conducted by obtaining source documents from the sub-district treasurer regarding the implementation of taxation and then testing it with related regulations. The results showed that the implementation of withholding/collecting income tax (PPh) article 21, article 22, and article 23 by the treasurer was carried out properly. The treasurer of the Rambang Kuang sub-district has registered as a taxpayer and has obtained a Taxpayer Identification Number (NPWP). The withholding and collection of income tax (PPh) article 21, article 22, and article 23 is carried out in accordance with the laws and regulations, although there are still some errors, such as the accuracy of the calculation and tax reporting that has not been fulfilled. The existing problems and challenges are expected to be used as evaluation material for the Rambang Kuang District Office. So that the performance of the government treasurer can be further improved, especially in carrying out its obligations to tax collection in the Rambang Kuang sub-district.

Actions (login required)

View Item