Analisis Faktor Pengajuan dan Pemberian Kebijakan Relaksasi Pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Setoran Dividen Bagian Pemerintah Tahun 2020 – 2022: Studi Kasus pada PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero)

Heikal, Masha Andante (2024) Analisis Faktor Pengajuan dan Pemberian Kebijakan Relaksasi Pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Setoran Dividen Bagian Pemerintah Tahun 2020 – 2022: Studi Kasus pada PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero). KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_[Masha Andante Heikal]_[3062220015].pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (230kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_[Masha Andante Heikal]_[3062220015].pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (44kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_[Masha Andante Heikal]_[3062220015].pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (180kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_[Masha Andante Heikal]_[3062220015].pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (374kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_[Masha Andante Heikal]_[3062220015].pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (195kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_[Masha Andante Heikal]_[3062220015].pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (801kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_[Masha Andante Heikal]_[3062220015].pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (222kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_[Masha Andante Heikal]_[3062220015].pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (145kB)

Abstract

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu bagian penting dari struktur pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut ditandai oleh adanya peningkatan target PNBP secara signifikan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan target tersebut terkadang tidak sejalan dengan kemampuan Wajib Bayar PNBP dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu Wajib Bayar dengan realisasi PNBP setoran dividen bagian pemerintah yang volatil tiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah melalui instrumen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 beserta peraturan turunannya mengatur mengenai pemberian keringanan berupa relaksasi kewajiban pembayaran PNBP. Regulasi tersebut mengatur beberapa jenis keringanan yang dapat dimanfaatkan oleh BUMN, yaitu pengangsuran, penundaan, pengurangan, dan pembebasan. Melalui metode wawancara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan studi kasus data historis mengenai permohonan keringanan pembayaran setoran dividen bagian pemerintah pada dua sampel BUMN yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) selama tahun 2020 - 2022, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pengajuan keringanan pada kedua BUMN tersebut disebabkan oleh adanya kesulitan likuiditas pada BUMN. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa jenis keringanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan pada kedua BUMN tersebut yaitu pengangsuran berupa penjadwalan dividen BUMN. / Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) is an important part of the revenue structure in the Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). This is indicated by a significant increase in the PNBP target from year to year. However, this increase in target is sometimes not in line with the ability of Wajib Bayar PNBP to carry out their payment obligations. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) are one of the Wajib Bayar with the realization of PNBP from government dividend payments which is volatile every year. This was caused by several factors, such as force majeure conditions, liquidity difficulties, and government policies. Therefore, the Government through the instrument Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 and its derivative regulations regulates the provision of relief in the form of relaxation of PNBP payment obligations. This regulation regulates several types of relief that BUMN can take advantage of, such as installments, postponements, reductions and exemptions. Through interview methods with the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance and case studies of historical data regarding requests for relief from the government's share of dividend payments in two samples of BUMN, namely PT Pertamina (Persero) and PT Pupuk Indonesia (Persero) during 2020 - 2022, this research shows that the factors in applying for relief in the two BUMNs was caused by liquidity difficulties in the BUMNs. Besides that, this research also shows that the type of relief provided by the Ministry of Finance to the two BUMNs is installments in the form of scheduling BUMN dividends.

Actions (login required)

View Item