Tinjauan Alokasi Transfer Ke Daerah Otonom Baru Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tahun 2023

HANIF, RIJAL (2023) Tinjauan Alokasi Transfer Ke Daerah Otonom Baru Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tahun 2023. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Rijal Hanif_3082210050.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (128kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Rijal Hanif_3082210050.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (92kB)
	Text Karya ini tidak dapat diunggah secara keseluruhan maupun sebagian atas permintaan pengarang.pdf Download (44kB)

Abstract

Abstrak Pada November tahun 2022, Pemerintah Indonesia meresmikan pemekaran tiga provinsi baru. Provinsi baru yang disebut sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Resminya DOB tersebut diikuti dengan adanya alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2023. TKD merupakan salah satu belanja pemerintah pusat yang diberikan dalam bentuk dana kas tunai kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengalokasian TKD ketiga DOB tersebut dibandingkan dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga meninjau bagaimana pengaruh pemekaran terhadap alokasi APBN, serta faktor pendukung dan penghambat alokasi TKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah alokasi TKD DBH PPh dengan data PPh DJP Kementereian Keuangan dikarenakan perhitungan yang menggunakan prognosa, adanya proporsi DBH berdasarkan kinerja, dan sifat DBH yang top-down. Pada TKD DAU, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian telah sesuai indikator dengan pembagian secara proporsional berdasarkan DAU induknya yaitu Provinsi Papua Selatan sebesar 21,84%, Provinsi Papua Tengah sebesar 22,04%, Provinsi Papua Pegunungan 16,64%, dan Provinsi Papua sebagai induk sebesar 36,05%. Pada Insentif Fiskal, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga DOB tersebut tidak mendapat alokasi karena tidak tersedianya data DOB, belum terbentuknya OPD, dan kurangnya SDM ASND DOB. Pemekaran dengan adanya DOB tidak berpengaruh terhadap alokasi APBN 2023 karena alokasi TKD bersifat top-down. Hambatan terjadi dikarenakan baru diimplementasikannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, adanya keputusan politis, dan earmarking pada dana TKD. Dukungan terlaksananya pengalokasian TKD dikarenakan kuatnya koordinasi, dan adanya keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan. / In November 2022, the Government of Indonesia inaugurated three new provinces, known as the New Autonomous Region (DOB), namely South Papua, Central Papua, and Papua Mountains. The official inauguration of the DOB was followed by an allocation of Transfers to the Regions (TKD) for the 2023 fiscal year. TKD is one of the central government expenditures provided in the form of cash funds to local governments. This study aims to review the allocation of TKD for the three new autonomous regions in comparison with applicable policies or regulations. This study also reviews the effect of new provinces on APBN allocations as well as the supporting and inhibiting factors for TKD allocation. The results showed that there were differences between the amount of TKD DBH PPh allocation and the Directorate General of Taxes’s data due to calculations using prognosis, the proportion of DBH based on performance, and the top-down nature of DBH. In TKD DAU, the results of the study show that the allocation is following indicators with a proportional distribution based on the parent DAU, namely South Papua Province at 21.84%, Central Papua Province at 22.04%, Papua Mountains Province at 16.64%, and Papua Province as parent provinces at 36.05%. Regarding Fiscal Incentives, the research results show that the three new autonomous regions did not receive an allocation due to the unavailability of DOB data, the fact that the OPD has not been formed, and the lack of ASND DOB human resources. Expansion with the presence of a new autonomous region does not affect the 2023 APBN allocation because the TKD allocation is top-down. Obstacles occur due to the recent implementation of Law Number 1 of 2022 concerning HKPD, political decisions, and the earmarking of TKD funds. Support for the implementation of TKD allocations is due to strong coordination, and the existence of public information disclosure at the Ministry of Finance.

Actions (login required)

View Item