Tinjauan Pelaksanaan Proses Audit Atas Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Oleh BPK RI

Zakiy, Mohamad Zidan Fakhriy (2022) Tinjauan Pelaksanaan Proses Audit Atas Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Oleh BPK RI. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_M. Zidan Fakhriy Zakiy_1302191039.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (18kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_M. Zidan Fakhriy Zakiy_1302191039.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (23kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_M. Zidan Fakhriy Zakiy_1302191039.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (94kB)
	Text (Bab I) 05. BAB I_M. Zidan Fakhriy Zakiy_1302191039.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (87kB)
	Text (Bab II) 06. BAB II_M. Zidan Fakhriy Zakiy_1302191039.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (235kB)
	Text (Bab III) 07. BAB III_M. Zidan Fakhriy Zakiy_1302191039.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (143kB)
	Text (Bab IV) 08. BAB IV_M. Zidan Fakhriy Zakiy_1302191039.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (72kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_M. Zidan Fakhriy Zakiy_1302191039.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8kB)

Abstract

Abstrak Sesuai dengan Amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab VIIIA Pasal 23e yang menyatakan untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara maka dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan hadirnya BPK, diharapkan pemerintahan Indonesia dapat lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu peran BPK menjadi cukup vital, khususnya bagi pertanggungjawaban Keuangan Negara. Hal tersebut juga yang menjadi alasan penulis untuk menyusun karya tulis tugas akhir dan melakukan penelitian ini. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami proses audit yang dilakukan BPK dalam mengaudit realisasi PNBP, mengetahui kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BPK dalam pelaksanaan proses audit, mengetahui apakah terdapat proses audit yang menghabiskan biaya yang lebih dari proses-proses lainnya, serta untuk mengetahui dan memahami solusi yang dilakukan jika auditan tidak kooperatif selama pelaksanaan audit. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan Teknik pengumpulan data seperti wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Kesimpulan atas penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan antara proses audit yang dicantumkan dalam SPKN S 180 Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan proses audit yang dilakukan BPK. Hal ini disebabkan keterbatasan pada waktu dan personil yang ada. Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPK selama proses pemeriksaan, seperti penelusuran bukti yang lebih dalam, post audit, keterbatasan personil, dan pandemi. Solusi yang dilakukan yakni, melakukan pemeriksaan pendahuluan, melakukan big data analytics, dan melakukan pembagian personil sesuai akun dan risiko akun, serta melakukan pemeriksaan jarak jauh. Jika auditan tidak kooperatif selama pemeriksaan, maka BPK dapat memberikan opini tidak wajar maupun tidak menyatakan pendapat. / Following the mandate of the 1945 Constitution Chapter VIIIA Article 23e which states that to examine the responsibility for State Finances, a Supreme Audit Agency (BPK) is formed. With the presence of the BPK, it is hoped that the Indonesian government can be more efficient, economical, effective, transparent, and responsible while still paying attention to a sense of justice and propriety. Therefore, the role of BPK becomes quite vital, especially for the accountability of State Finances. This is also the reason for the author to compose a final thesis and carry out this research. This study aims to understand the audit process carried out by BPK in auditing the realization of PNBP, to find out the obstacles/problems faced by BPK in the implementation of the audit process, to find out whether there is an audit process that costs more than other processes, and to find out and understand the solutions. what to do if the auditee is not cooperative during the audit. The research was conducted with qualitative methods by conducting data collection techniques such as interviews with resource persons and literature studies. The conclusion of this study, there are several differences between the audit process listed in SPKN S 180 Regarding Audit Implementation Standards and the audit process carried out by BPK. This is due to limited time and available personnel. In addition, there are several obstacles faced by BPK during the examination process, such as searching for deeper evidence, post audits, personnel limitations, and the pandemic. The solutions carried out are conducting preliminary checks, conducting big data analytics, and distributing personnel according to account and account risk, as well as conducting remote checks. If the auditee is not cooperative during the examination, then the BPK may give an unreasonable opinion or disclaim an opinion.

Actions (login required)

View Item