WIDHIANTO, MOHAMMAD SAHDA AZIS (2022) Pengumpulan Bukti Audit di Masa Pandemi: Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Jombang. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
![[img]](http://eprints.pknstan.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
01. Cover_Mohammad Sahda Azis Widhianto_1302190959.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (17kB) |
|
Text (Abstrak)
02. Abstrak_Mohammad Sahda Azis Widhianto_1302190959.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9kB) |
|
Text (Daftar Isi)
03. Daftar Isi_Mohammad Sahda Azis Widhianto_1302190959.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (76kB) |
|
Text (Bab I)
05. Bab I_Mohammad Sahda Azis Widhianto_1302190959.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (930kB) |
|
Text (Bab II)
06. Bab II_Mohammad Sahda Azis Widhianto_1302190959.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (933kB) |
|
Text (Bab III)
07. Bab III_Mohammad Sahda Azis Widhianto_1302190959.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (951kB) |
|
Text (Bab IV)
08. Bab IV_Mohammad Sahda Azis Widhianto_1302190959.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (929kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
09. Daftar Pustaka_Mohammad Sahda Azis Widhianto_1302190959.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (929kB) |
Abstract
Pandemi Covid-19 banyak menghambat proses pengelolaan keuangan negara yang menuntut pemerintah untuk mengubah strategi agar bisa beradaptasi dengan kondisi yang tidak biasa dengan maksimal. Salah satu program pemerintah yang terdampak adalah pengadaan barang/jasa. Upaya pemerintah untuk melaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara baik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menegaskan penerapan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Di Inspektorat Kabupaten Jombang, pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang/jasa tetap berjalan seperti semula, secara umum prosedur pelaksanaannya tidak mengalami perubahan signifikan dan tetap mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa penyesuaian dalam proses pengumpulan bukti audit. Dampak utama yang dialami auditor pada pengumpulan bukti probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah di Inspektorat Kabupaten Jombang adalah pada proses komunikasi dengan auditan dan adanya pembatasan prosedur pemeriksaan lapangan. Atas hambatas tersebut, Inspektorat Kabupaten Jombang melakukan banyak penyesuaian dengan lebih memanfaatkan teknologi, menyusun ulang strategi perencanaan audit yang lebih matang, dan mengefisienkan penggunaan waktu dalam proses audit. Kesimpulan akhir peninjauan adalah Inspektorat Kabupaten Jombang dapat melaksanakan proses probity audit pengadaan barang/jasa terutama di bagian pengumpulan bukti audit dengan tetap efektif dan efisien selama pandemi dengan tetap berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kata kunci: audit intern pemerintah, probity audit, pengadaan barang/jasa, dampak covid-19 Pandemi Covid-19 banyak menghambat proses pengelolaan keuangan negara yang menuntut pemerintah untuk mengubah strategi agar bisa beradaptasi dengan kondisi yang tidak biasa dengan maksimal. Salah satu program pemerintah yang terdampak adalah pengadaan barang/jasa. Upaya pemerintah untuk melaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara baik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menegaskan penerapan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Di Inspektorat Kabupaten Jombang, pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang/jasa tetap berjalan seperti semula, secara umum prosedur pelaksanaannya tidak mengalami perubahan signifikan dan tetap mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa penyesuaian dalam proses pengumpulan bukti audit. Dampak utama yang dialami auditor pada pengumpulan bukti probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah di Inspektorat Kabupaten Jombang adalah pada proses komunikasi dengan auditan dan adanya pembatasan prosedur pemeriksaan lapangan. Atas hambatas tersebut, Inspektorat Kabupaten Jombang melakukan banyak penyesuaian dengan lebih memanfaatkan teknologi, menyusun ulang strategi perencanaan audit yang lebih matang, dan mengefisienkan penggunaan waktu dalam proses audit. Kesimpulan akhir peninjauan adalah Inspektorat Kabupaten Jombang dapat melaksanakan proses probity audit pengadaan barang/jasa terutama di bagian pengumpulan bukti audit dengan tetap efektif dan efisien selama pandemi dengan tetap berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. / The Covid-19 pandemic has hampered the process of managing state finances, which requires the government to change strategies in order to be able to optimally adapt to unusual conditions. One of the affected government programs is the procurement of goods/services. The government's efforts to carry out the management of the procurement of goods/services properly are carried out by issuing Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa which emphasizes the application of the principles of government procurement of goods/services that are efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable. At the Inspectorate of Jombang Regency, the implementation of a probability audit on the procurement of goods/services continues as usual, the procedure implementation does not experience any significant changes in general and still refers to the standard operating procedure that has been set. However, there were some adjustments in the audit evidence gathering process. The main impact experienced by the auditor on the collection of probity audit evidence on the procurement of government goods/services at the Inspectorate of Jombang Regency is on the communication process with the auditee and the limitation of field inspection procedures. Due to these constraints, the Inspectorate of Jombang Regency made many adjustments by making more use of technology, rearranging a more mature audit planning strategy, and making efficient use of time in the audit process. The final conclusion of the review is that the Jombang Regency Inspectorate can carry out the probity audit process for the procurement of goods/services, especially in the audit evidence collection section while remaining effective and efficient during the pandemic while still guided by Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
| Item Type: | Thesis (KTTA) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | audit intern pemerintah, probity audit, pengadaan barang/jasa, dampak covid-19, government internal audit, probity audit, procurement of goods/services, covid-19 impacts |
| Subjects: | 600 – Technology (Applied Sciences) > 650-659 Management and Auciliary Service > 657 Accounting > 657.45 Auditing PKN STAN Subject Area > Audit |
| Divisions: | 62401 Diploma III Akuntansi |
| Depositing User: | Perpustakaan PKN STAN |
| Date Deposited: | 06 Oct 2023 07:23 |
| Last Modified: | 06 Oct 2023 07:23 |
| URI: | http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/2091 |
Actions (login required)
 |
View Item |