"Tinjauan atas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap di KPPN Palembang"

Saputra, Heriko (2022) "Tinjauan atas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap di KPPN Palembang". KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Heriko Saputra_1302190739.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (55kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Heriko Saputra_1302190739.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (32kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Heriko Saputra_1302190739.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (71kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Heriko Saputra_1302190739.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (106kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Heriko Saputra_1302190739.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (94kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Heriko Saputra_1302190739.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (164kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Heriko Saputra_1302190739.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (67kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Heriko Saputra_1302190739.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (32kB)

Abstract

Salah satu lingkup keuangan negara yang dijadikan pedoman instansi pemerintah adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Salah satu dari beberapa pengelolaan BMN tersebut diantaranya adalah penghapusan BMN. Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMN dapat mengoptimalkan efektivitas operasional kantor dan terwujudnya efisiensi anggaran negara, tetapi prosesnya tidak sesederhana yang dilihat. Hal ini dikarenakan penghapusan BMN akan membebaskan tanggung jawab administrasi dan fisik Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang atas barang yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, karya tulis ini dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana proses penghapusan BMN khususnya dengan cara pemindahtanganan di KPP Pratama Cimahi serta melihat kesesuaian proses tersebut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Adapun metode tinjauan yang digunakan adalah perbandingan kualitatif dan kuantitatif antara data primer dan data sekunder yang didapat melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pihak-pihak, syarat, serta tata cara penghapusan BMN di KPP Pratama Cimahi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau. Terdapat saran untuk peningkatan pengelolaan dokumen dan masukan untuk pihak-pihak dalam proses penghapusan BMN tersebut. / One of the scopes of state finance that is used as a guideline for government agencies is the management of state property (BMN). One of these managements is the elimination of BMN. Elimination of BMN is the act of removing BMN from the list of goods by issuing a decision from the authorized official to release the Property Manager, Property User, and/or Property User Proxy from administrative and physical responsibility for the goods that are in their control. Elimination of BMN can optimize office operational effectiveness and realize state budget efficiency, but the process is not as simple as it seems. This is because the elimination of BMN will relieve the administrative and physical responsibilities of the Property Manager, Property User, and/or Property User Proxy for the goods that are under their control. Therefore, this paper is intended to understand and explain how the process of eliminating BMN, especially by transferring it at KPP Pratama Cimahi and seeing the conformity of the process with the Regulation of the Minister of Finance Number 83/PMK.06/2016 about Procedures for the Destruction and Elimination of Property State and Minister of Finance Regulation Number 111/PMK.06/2016 about Procedures for Implementing the Transfer of BMN. The review method used is a qualitative and quantitative comparison between primary data and secondary data obtained through field studies and literature studies with the statutory regulations reviewed. The results showed that based on the parties, the terms, and procedures for the elimination of BMN at KPP Pratama Cimahi were suitable with the laws and regulations reviewed. There are suggestions for improving document management and suggestions for parties in the process of eliminating the BMN.

Actions (login required)

View Item