Potensi Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Kabupaten Karo

BUKIT, HILBRERY EYKHELUINDONTA (2022) Potensi Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Kabupaten Karo. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Hilbrery Eykheluindonta Bukit_1302190866.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (18kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Hilbrery Eykheluindonta Bukit_1302190866.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (215kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Hilbrery Eykheluindonta Bukit_1302190866.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (184kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Hilbrery Eykheluindonta Bukit_1302190866.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (93kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Hilbrery Eykheluindonta Bukit_1302190866.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (102kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Hilbrery Eykheluindonta Bukit_1302190866.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (303kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Hilbrery Eykheluindnta Bukit_1302190866.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (12kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Hilbrery Eykheluindonta Bukit_1302190866.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (15kB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas mengenai potensi pajak penghasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Karo. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kabanjahe pada tahun 2021 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar adalah sebanyak 14.318 dengan total pendapatan PPh Final sebesar Rp3.593.868.680,00. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut terkait jumlah pajak penghasilan yang kemungkinan dapat diterima KPP Pratama Kabanjahe dari para pelaku UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara guna mengetahui data-data para pelaku UMKM seperti penghasilan yang mereka terima ketika menjalankan usaha dan juga menggunakan metode studi kepustakaan guna memperoleh teori sebagai dasar tinjauan atas perhitungan pajak penghasilan dari usaha yang mereka jalankan. Aturan atau undang-undang yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan dari para pelaku UMKM adalah PP No. 23 Tahun 2018 sebelum dan juga sesudah berlakunya UU HPP pada awal tahun 2022. Adapun hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukannya pengolahan data berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM tersebut adalah pajak penghasilan yang dapat diterima dari pelaku UMKM di wilayah Kab. Karo sangatlah besar, realisasi penerimaan pajak penghasilan dengan simulasi perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan penulis memiliki selisih yang sangat besar. Kendala yang ada terkait besarnya selisih antara realisasi dengan simulasi adalah masih ada wajib pajak yang belum membayarkan pajak penghasilannya dan belum memiliki NPWP. Peran KPP Pratama Kabanjahe sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan pengetahuan kepada pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan bagi negara. / This study discusses the income tax potential of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the Karo Regency area. Based on data obtained from KPP Pratama Kabanjahe in 2021, the number of registered MSME taxpayers is 14,318 with a total final income income of IDR 3,593,868,680.00. Therefore, the author is interested in finding out more about the amount of Final Income Tax that KPP Pratama Kabanjahe is likely to receive from MSME actors. This research was conducted using the interview method to find out the data of MSME actors such as the income they receive when running a business and also used the literature study method to obtain theory as a basis for reviewing the calculation of income tax from the business they run. The rules or laws used to support the amount of income tax paid by MSME actors is PP No. 23 of 2018 before and also after the enactment of the HPP Law in early 2022. The results of the research obtained after data processing based on the results of interviews with MSME actors are that the income tax that can be received from MSME actors in the Karo Regency area is very large, the realization of income tax revenue with the simulation of income tax calculations that have been carried out by the author has a very large difference. The existing obstacle is related to the amount of difference between realization and simulation is that there are still taxpayers who have not paid their income tax and do not have an NPWP. The role of KPP Pratama Kabanjahe is needed to provide knowledge-based guidance to MSME actors so that they can increase income tax revenue for the state.

Actions (login required)

View Item