TINJAUAN ATAS AKUNTANSI UANG PERSEDIAAN MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

VIGO, MUHAMMAD VERDITO (2022) TINJAUAN ATAS AKUNTANSI UANG PERSEDIAAN MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

[img] Text (Cover)
01. Cover_Muhammad Verdito Vigo_1302191537.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (81kB)
[img] Text (Abstrak)
02. Abstrak_Muhammad Verdito Vigo_1302191537.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (13kB)
[img] Text (Daftar Isi)
03. Daftar Isi_Muhammad Verdito Vigo_1302191537.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (104kB)
[img] Text (BAB I)
05. Bab I_Muhammad Verdito Vigo_1302191537.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (187kB)
[img] Text (BAB II)
06. Bab II_Muhammad Verdito Vigo_1302191537.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (559kB)
[img] Text (BAB III)
07. Bab III_Muhammad Verdito Vigo_1302191537.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (271kB)
[img] Text (BAB IV)
08. Bab IV_Muhammad Verdito Vigo_1302191537.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (103kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
09. Daftar Pustaka_Muhammad Verdito Vigo_1302191537.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (95kB)

Abstract

Dalam rangka modernisasi sistem pembayaran atas transaksi. Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah atas transaksi yang menggunakan dana APBN. Kebijakan ini bertujuan meminimalkan penggunaan uang tunai pada transaksi keuangan negara, tingkatkan keamanan bertransaksi, kurangi potensi fraud dari transaksi tunai, serta kurangi cost of fund/idle cash dari pemakaian UP. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan salah satu instansi vertikal di bawah Kementerian Dalam Negeri turut diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Pengelolaan Akuntansi UP KKP dan mekanisme penggunaan Kartu Kredit Pemerintah itu sendiri perlu dilakukan tinjauan mengenai pelaksanaan dan dampak apa saja yang diakibatkan atas penerapan Kartu Kredit Pemerintah dalam hal ini pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan Teknik studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Ditjen Dukcapil secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan manfaat atas implementasinya. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada Ditjen Dukcapil dengan peraturan yang terkait dalam hal mekanisme pengajuan, penerbitan, penyerahan, dan penggunaan KKP, mekanisme pelaksanaan pembayaran KKP dan masih terdapat beberapa kendala atas penggunaannya./ In order to modernize the payment system for transactions. The Ministry of Finance issues a policy on the use of Government Credit Cards for transactions using APBN funds. This policy aims to minimize the use of cash in state financial transactions, improve transaction security, reduce the potential for fraud from cash transactions, and reduce the cost of funds/idle cash from using UP. The Directorate General of Population and Civil Registration which is one of the vertical agencies under the Ministry of Home Affairs is also required to implement the use of Government Credit Cards. The accounting management of UP KKP and the mechanism for using the Government Credit Card itself needs to be reviewed regarding the implementation and what impacts are caused by the application of the Government Credit Card in this case at the Directorate General of Population and Civil Registration. The method that the author uses is a qualitative method. The author collects data by using library research techniques, field observations, and interviews. The results of the study indicate that the use of Government Credit Cards at the Directorate General of Dukcapil is in general accordance with the applicable laws and regulations and provides benefits for its implementation. However, there are still discrepancies in the implementation of the Government Credit Card at the Directorate General of Civil and Civil Registration with the relevant regulations in terms of the mechanism for submitting, issuing, submitting, and using the KKP, the mechanism for implementing the KKP payment and there are still some obstacles to its use.

Item Type: Thesis (KTTA)
Uncontrolled Keywords: Inventory money accounting, government credit cards, government credit card problems, Akuntansi uang persediaan, kartu kredit pemerintah, permasalahan kartu kredit pemerintah
Subjects: 600 – Technology (Applied Sciences) > 650-659 Management and Auciliary Service > 657 Accounting
PKN STAN Subject Area > Akuntansi Pemerintah
Divisions: 62401 Diploma III Akuntansi
Depositing User: Perpustakaan PKN STAN
Date Deposited: 10 Aug 2023 07:07
Last Modified: 10 Aug 2023 07:07
URI: http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/1880

Actions (login required)

View Item View Item