Analisis Dampak Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak

Hardian, Titan Asa (2022) Analisis Dampak Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Titan Asa Hardian_1302191590.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (19kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Titan Asa Hardian_1302191590.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (70kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Titan Asa Hardian_1302191590.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (36kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Titan Asa Hardian_1302191590.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (87kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Titan Asa Hardian_1302191590.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (86kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Titan Asa Hardian_1302191590.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (69kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Titan Asa Hardian_1302191590.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Titan Asa Hardian_1302191590.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (78kB)

Abstract

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas yang digunakan sebagai identitas diri seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun NPWP merupakan nomor yang bersifat unik dan tunggal untuk setiap pemiliknya, mereka juga mempunyai nomor identitas lain yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam membuat NPWP dengan nomor yang bersifat unik dan tunggal yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, NIK yang berlaku sekarang akan digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuan penelitian ini adalah melihat masalahmasalah apa yang bisa dihindari ketika NIK digunakan sebagai NPWP di KPP Pratama dan alasan pembuat kebijakan dalam membuat Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang datanya dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek dan wawancara dengan pihak KPP Pratama dan pembuat kebijakan di Direktorat Peraturan Perpajakan I. Melalui penelitian ini, penggunaan NIK sebagai NPWP berpotensi memberikan kemudahan administrasi perpajakan di Indonesia. Hal ini kemudian juga dapat membantu mempermudah proses pengerjaan dari pegawai terkait yang mengurus proses administrasi perpajakan di Indonesia. Dari sisi pembuat kebijakan, tujuan dari penggunaan NIK sebagai NPWP ini adalah untuk menata kembali basis data perpajakan yang terintegrasi sehingga data-data di dalamnya dapat dikelola dengan mudah dan akurat. / The Taxpayer Identification Number (NPWP) is an identity number that is used as a person's identity in fulfilling his tax obligations. Although NPWP is a number that is unique and singular for each owner, they also have another identity number that is used as one of the requirements in making an NPWP with a number that is unique and singular, namely the National Identity Number (NIK). Based on Law Number 7 of 2021, the current NIK will be used as NPWP for individual taxpayers. The purpose of this research is to see what problems can be avoided when NIK is used as NPWP at KPP Pratama and the reasons for policy makers in making the law. This study uses qualitative research whose data was collected through direct observation of objects and interviews with the KPP Pratama’s side and policy makers at the Directorate of Tax Regulations I. Through this research, the use of NIK as NPWP has the potential to provide convenience in tax administration in Indonesia. This can then also help facilitate the processing of related employees who take care of the tax administration process in Indonesia. From the side of policy makers, the purpose of using NIK as NPWP is to reorganize the integrated taxation database so that the data in it can be managed easily and accurately.

Actions (login required)

View Item