TINJAUAN ATAS PENERAPAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI KPPN PURWODADI

KHASANAH, ISWATUL (2022) TINJAUAN ATAS PENERAPAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI KPPN PURWODADI. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Iswatul Khasanah_4301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (67kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Iswatul Khasanah_4301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (93kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Iswatul Khasanah_4301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (149kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Iswatul Khasanah_4301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (153kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Iswatul Khasanah_4301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (343kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Iswatul Khasanah_4301190196.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (477kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Iswatul Khasanah_4301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (62kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Iswatul Khasanah_4301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (59kB)

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjalankan fungsi krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan perimbangan keuangan didasarkan pada belanja negara dalam APBN. Pembayaran penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat. PPNPN merupakan pegawai yang difungsikan untuk menunjang operasional satker tak terkecuali di KPPN Purwodadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran belanja penghasilan PPNPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan pembayaran untuk penghasilan PPNPN di KPPN Purwodadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020. Kendala dihadapi pada tahun 2020 dan 2021 terkait pembuatan DPP PPNPN yang masih manual menggunakan Microsoft Excel, sedangkan pada tahun 2022 terjadi kendala pada awal penerapan aplikasi PPNPN Web. Meski begitu, kendala tersebut berhasil diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan pembaca dan referensi bagi penulis lain terkait pembayaran peghasilan PPNPN. / The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) performs a crucial function in managing state finances. The implementation of the central government's tasks and financial balance is based on state expenditures in the APBN. Payment of income for non-civil servant government employees (PPNPN) is part of central government spending. PPNPN is an employee whose function is to support the operational work of an agency, including at KPPN Purwodadi. This study aims to determine the implementation of PPNPN salary payments in accordance with statutory regulations. The research was conducted by literature and field studies through interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of PPNPN salary payments at KPPN Purwodadi is in accordance with the applicable laws and regulations, namely Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019, and Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020. Obstacles were encountered in 2020 and 2021 related to the manufacture of DPP PPNPN which was still manual using Microsoft Excel, while in 2022 there were obstacles in the early implementation of the PPNPN Web application. Even so, the DJPb managed to solve this problem. The results of this study can be used to increase the knowledge of readers and references for other writers regarding the PPNPN salary payments.

Actions (login required)

View Item