ANALISIS LEGALITAS LELANG MELALUI INTERNET ATAU MEDIA SOSIAL YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH KPKNL MAUPUN BALAI LELANG

Fikri Hukama, Irhab (2022) ANALISIS LEGALITAS LELANG MELALUI INTERNET ATAU MEDIA SOSIAL YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH KPKNL MAUPUN BALAI LELANG. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Fikri Hukama Irhab_4302190148.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (39kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Fikri Hukama Irhab_4302190148.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (188kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Fikri Hukama Irhab_4302190148.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (514kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Fikri Hukama Irhab_4302190148.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (312kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Fikri Hukama Irhab_4302190148.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (441kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Fikri Hukama Irhab_4302190148.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (517kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Fikri Hukama Irhab_4302190148.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (193kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Fikri Hukama Irhab_4302190148.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (585kB)

Abstract

Popularitas lelang sebagai salah satu pilihan bagi penjual untuk menjual produknya semakin meningkat. Para penjual tersebut memanfaatkan adanya produk perkembangan teknologi yaitu media sosial sebagai tempat melaksanakan lelangnya. Sementara itu pelaksanaan lelang yang resmi dan sah di Indonesia adalah lelang yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui KPKNL maupun Balai Lelang. Hal ini membuat legalitas dari pelaksanaan lelang melalui internet atau media sosial yang tidak melalui KPKNL maupun Balai Lelang dipertanyakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas lelang tersebut dengan meneliti ketidaksesuaian antara lelang melalui media sosial dan peratuan lelang yang berlaku serta ditambahkan upaya yang dikerahkan oleh DJKN untuk mengatasi maraknya pelaksanaan lelang melalui media sosial ini. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak ketidaksesuaian dari pelaksanaan lelang ini dengan peraturan lelang yang berlaku, misalnya tidak adanya risalah lelang; tidak adanya bea lelang; dan pengumuman lelang tidak sesuai standar. Upaya yang telah dilakukan DJKN sebagai regulator lelang adalah dengan merelaksasi peraturan lelang sehingga dapat lebih merangkul para penjual yang melelang barangnya di media sosial untuk berpindah ke lelang resmi yakni melalui KPKNL maupun Balai Lelang. / The popularity of auctions as an option for sellers to sell their products is increasing. The sellers take advantage of the product of technological developments, namely social media as a place to carry out the auction. Meanwhile, the official and legal auction in Indonesia is the auction carried out by the government through the KPKNL and the Auction Houses. This makes the legality of conducting auctions via the internet or social media that are not through the KPKNL or the Auction Houses questioned. The purpose of this study is to determine the legality of the auction by examining the discrepancy between auctions through social media with the auction regulation and adding the efforts made by DJKN to resolve the rampant implementation of auctions through social media. This research was conducted qualitatively by using literature study and interviews as a method to collect data. The results of the study indicate that there are many discrepancies in the implementation of this auction with the auction regulations, for example the absence of auction minutes; no auction fees; and auction announcements are not up to standard. The efforts have been made by DJKN as an auction regulator is to relax auction regulations so that it can embrace sellers who auction their goods on social media to move to official auctions that is through the KPKNL and the Auction Houses.

Actions (login required)

View Item