Tinjauan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Kebijakan Negative List Objek Pajak Bahan Pokok

NATARAN, MADE HARI BHASWARA (2022) Tinjauan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Kebijakan Negative List Objek Pajak Bahan Pokok. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Made Hari Bhaswara Nataran_2301190193.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (38kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Made Hari Bhaswara Nataran_2301190193.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (71kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Made Hari Bhaswara Nataran_2301190193.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (97kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Made Hari Bhaswara Nataran_2301190193.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (86kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Made Hari Bhaswara Nataran_2301190193.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (75kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Made Hari Bhaswara Nataran_2301190193.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (32kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Made Hari Bhaswara Nataran_2301190193.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Made Hari Bhaswara Nataran_2301190193.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (73kB)

Abstract

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga Bea Materai. Jenis pajak tersebut juga selalu mengalami reformasi dan perubahan. Salah satu peraturan perpajakan yang direformasi adalah PPN. Dalam perubahan tersebut, ada hal yang menarik yang berkaitan dengan PPN yang diubah dalam peraturan ini. Terdapat pada pasal 4A ayat (2) huruf b yang seharusnya berbunyi “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” menjadi “dihapuskan”. Pasal 4A ayat (2) mengatur mengenai jenis barang yang tidak dikenakan PPN atau biasa disebut dengan negative list. Negative list adalah daftar dari jenis-jenis barang dan jasa yang secara penyerahan maupun pemanfaatannya tidak dikenakan PPN. Salah satu jenis negative list adalah bahan pokok. Perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok itu sendiri. PPN dibebaskan, Pajak Masukan (PM) tidak dapat dikreditkan sehingga mengakibatkan pembebanan PM itu sendiri akan masuk ke dalam harga jual bahan pokok tersebut./ Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is coercive in nature based on the law, with no direct compensation and is used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. There are various types of taxes in Indonesia, ranging from Income Tax, Value Added Tax, Land and Building Tax, Regional Tax and Regional Retribution, Sales Tax on Luxury Goods, to Customs Duty. Stamp. This type of tax is also always undergoing reforms and changes. One of the reformed tax regulations is VAT. In this change, there are interesting things related to VAT which are changed in this regulation. It is contained in Article 4A paragraph (2) letter b which should read ""basic goods that are urgently needed by the people"" to be ""abolished"". Article 4A paragraph (2) regulates the types of goods that are not subject to VAT or commonly referred to as a negative list. Negative list is a list of the types of goods and services which are not subject to VAT in delivery or utilization. One type of negative list is a staple. These changes can affect the increase in the price of basic commodities themselves. VAT is exempted, Input Tax (PM) cannot be credited so that the PM itself will be included in the selling price of the basic material.

Actions (login required)

View Item