"Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gianyar

PUTRI, NI PUTU BUNGA MEZALUNA (2022) "Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gianyar. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Ni Putu Bunga Mezaluna Putri_2301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (29kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Ni Putu Bunga Mezaluna Putri_2301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Ni Putu Bunga Mezaluna Putri_2301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (96kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Ni Putu Bunga Mezaluna Putri_2301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (93kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Ni Putu Bunga Mezaluna Putri_2301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (113kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Ni Putu Bunga Mezaluna Putri_2301190196.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (199kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Ni Putu Bunga Mezaluna Putri_2301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Ni Putu Bunga Mezaluna Putri_2301190196.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (15kB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur menjadi tonggak utama dalam mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Menjadi salah satu prioritas nasional, anggaran untuk pembangunan infrastruktur kian mengalami peningkatan. Besarnya anggaran infrastruktur sejalan dengan potensi pajak yang dimilikinya. Jenis pajak yang mengatur khusus mengenai jasa konstruksi adalah PPh Pasal 4 ayat (2) yang dalam pemotongannya melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang. Bendahara instansi pemerintah menjadi salah pihak yang diberikan wewenang untuk membantu fiskus dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) mengenai jasa konstruksi di lingkup pemerintahan. Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dengan PMK-153/2009 beserta mengidentifikasi hambatan dan faktor penyebab yang menyertainya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi lapangan melalui wawancara dan observasi untuk memperoleh data primer serta metode studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar yang mencakup kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan secara umum sudah sesuai dengan PMK-153/2009 yang berlaku, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang pengenaan tarif pajak dan perhitungan nilai PPh dipotong tidak tepat. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemotongan tersebut terletak pada pembacaan NTPN dan NTB pada BPN, kurangnya pemahaman bendahara Dinas PUPR dalam menentukan tarif pengenaan pajak, dan kondisi keuangan negara yang masih belum stabil. Faktor yang menyebabkan timbulnya hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal Dinas PUPR Kabupaten Gianyar. Faktor internal tersebut yaitu SDM yang masih kurang terampil. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kondisi keuangan tiap daerah dan performa bank mitra terkait./ Infrastructure development is a major milestone in promoting inclusive and sustainable development. As one of the national priorities, the budget for infrastructure development is increasing. The size of the infrastructure budget is in line with its tax potential. The type of tax that specifically regulates construction services is Income Tax Article 4 section (2) which in its deduction involves a third party to withhold, deposit, and report the tax payable. Treasurers are example of parties given the authority to assist the tax authorities in cutting Income Tax Article 4 section (2) within government scope. The purpose of writing this thesis is to determine the suitability of the implementation of the obligation to withhold Income Tax Article 4 paragraph (2) for construction services carried out by the treasurer of the PUPR Office of Gianyar Regency with PMK-153/2009 along with identifying obstacles and the accompanying factors. Field study method through interviews and observations are used to obtain primary data and literature study method used to obtain secondary data. The research showed that the implementation of withholding Income Tax Article 4 section (2) by the treasurer of PUPR office of Gianyar Regency is in accordance with the applicable PMK-153/2009, but there are still discrepancies in reporting Periodic tax return of Income Tax Article 4 section (2). The obstacles faced in fulfilling the withholding obligation lie in the reading of NTPN and NTB on the BPN, the lack of knowledge of the treasurer in determining the tax rate, and the country financial condition which is currently unstable. The factors that cause these obstacles come from inside and outside PUPR office of Gianyar Regency. The internal factor is that human resources are less skilled. Meanwhile, the external factors are the financial condition of each region and the performance of the bank partners.

Actions (login required)

View Item