Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji PNS Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

RUTBA, ADHISTY ALYA (2022) Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji PNS Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Adhisty Alya Rutba_2301190303.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (29kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Adhisty Alya Rutba_2301190303.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (55kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Adhisty Alya Rutba_2301190303.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (101kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_Adhisty Alya Rutba_2301190303.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (85kB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Adhisty Alya Rutba_2301190303.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (45kB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Adhisty Alya Rutba_2301190303.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (70kB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Adhisty Alya Rutba_2301190303.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Adhisty Alya Rutba_2301190303.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (137kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan tujuan mengetahui bagaimana proses, hambatan, dan upaya pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang terdiri dari studi kepustakaan, metode lapangan, wawancara, dan observasi. Penelitian ini melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Secara umum, tidak ada tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai kewajiban perpajakan Dinas Kesehatan dibandingkan dengan instansi lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji PNS menggunakan metode grossed up yang menghasilkan jumlah perhitungan PPh pasal 21 yang sama antara PPh Pasal 21 yang terutang dengan tunjangan pajak yang diberikan dan kesesuaian pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji PNS yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu terdapat pembahasan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2021 atas gaji PNS. / This study discusses the implementation of the obligation to withhold income tax 21 on the salaries of civil servants (PNS) by the Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta with the aim of knowing how the process, obstacles, and efforts to implement withholding, depositing, and reporting PPh 21 on salaries of civil servants at the Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta in 2021. The research method used in this study is a qualitative method consisting of literature study, field method, interviews, and observation. This research compares with previous research. In general, there is no fundamental difference regarding the tax obligations of the Dinas Kesehatan compared to other agencies. This study concludes that the Dinas Kesehatan in withholding 21 PPh on the salaries of civil servants uses the grossed up method which results in the same amount of 21 PPh calculations between the 21 income tax payable and the tax benefits provided and the suitability of withholding and depositing 21 income tax on the salaries of civil servants who are paid. carried out by the Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta with the provisions of the legislation. In addition, there was a discussion about the obstacles and efforts made by the Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta in the implementation of withholding, depositing, and reporting PPh 21 of 2021 on the salaries of civil servants.

Actions (login required)

View Item