Tinjauan Kesiapan Infrastruktur dan Jaringan Peer-To-Peer (P2P) sebagai Basis Pemajakan Cryptocurrency di Indonesia

Adam, Rafli (2022) Tinjauan Kesiapan Infrastruktur dan Jaringan Peer-To-Peer (P2P) sebagai Basis Pemajakan Cryptocurrency di Indonesia. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

[img] Text (Cover)
01. Cover_Rafli Adam_2301190305.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (178kB)
[img] Text (Abstrak)
02. Abstrak_Rafli Adam_2301190305.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (199kB)
[img] Text (Daftar isi)
03. Daftar Isi_Rafli Adam_2301190305.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (230kB)
[img] Text (Bab I)
05. Bab I_Rafli Adam_2301190305.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (301kB)
[img] Text (Bab II)
06. Bab II_Rafli Adam_2301190305.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (355kB)
[img] Text (Bab III)
07. Bab III_Rafli Adam_2301190305.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (693kB)
[img] Text (Bab IV)
08. Bab IV_Rafli Adam_2301190305.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (195kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
09. Daftar Pustaka_Rafli Adam_2301190305.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (208kB)

Abstract

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai permasalahan regulasi mengenai cryptocurrency atau mata uang digital yang dikenal dengan sebutan aset kripto di Indonesia. Akhir-akhir ini, perkembangan aset kripto di dunia semakin cepat dan sampai saat ini menjadi sumber penghasilan di berbagai kalangan. Meningkatnya pemilik aset kripto yang signifikan menimbulkan berbagai macam masalah. Salah satu permasalahan yang timbul adalah sulitnya dilakukan pemajakan, di mana implementasi regulasi yang sulit karena sifat nilai dari aset kripto yang cenderung fluktuatif. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Bappebti menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 sebagai teknis perdagangan aset kripto di Indonesia. Kemudian, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 sebagai aturan tarif pemajakan PPh dan PPN bagi pemilik dan industri aset kripto. Namun, penerapan aturan ini masih memiliki kendala dikarenakan sifat dari cryptocurrency yang berbeda dengan mata uang negara, sehingga pemerintah masih sulit menerapkan peraturan-peraturan tersebut secara efektif dan tepat sasaran. Melihat permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan permasalahan pemajakan cryptocurrency di dunia dan di Jerman beserta regulasinya. Penulis menggunakan metode studi pustaka terhadap berbagai sumber data, baik cetak maupun elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan antara Indonesia dan Jerman memiliki kemiripan pada pembuatan infrastruktur untuk mengawasi jalannya perdagangan aset kripto yang disebut Bursa Kripto, untuk mengatasi permasalahan transaksi aset kripto yang menggunakan Blockchain dan jaringan peer-to-peer. Lalu, untuk mengatasi sifat anonim, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau untuk melaporkan kepemilikan aset kripto ke dalam SPT Tahunan, yang dimana regulasi ini sama dengan apa yang diterapkan di Jerman. Untuk ke depannya, pemerintah Indonesia dapat menjadikan referensi kebijakan Jerman dalam melakukan pemajakan aset kripto. / This research discusses regulatory issues regarding cryptocurrencies or digital currencies known as crypto assets in Indonesia. Currently, the crypto assets development is getting faster and becoming a source of income in various circles. The significant increase in the number of crypto-asset owners poses kinds of issues. One of the problems that arise is the difficulty of taxation, about the complicated regulation due to the volatile nature of the value of crypto assets. Responding to that case, the Indonesian government through Bappebti issued Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 and Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 as technical crypto asset trading regulation in Indonesia. Then, the Ministry of Finance issued PMK No. 68/PMK.03/2022 as the rules for taxation rates for income taxes and VAT for owners and the crypto-asset industry. However, the application of these rules still has problems due to the nature of cryptocurrencies that are different from the state currency, so the government is still difficult to implement these regulations effectively and on target. Seeing these problems, the authors conducted research by comparing the issues of cryptocurrency taxation in the world and Germany with their regulations. The author uses the literature study method with various printed and electronic data sources. The results of this study indicate that the regulations applied between Indonesia and Germany have similarities in the creation of an infrastructure to oversee the trading of crypto assets called the Bursa Kripto, to overcome the problems of crypto asset transactions using Blockchain and peer-to-peer networks. To overcome the anonymity, the Indonesian Directorate General of Taxes urges to report ownership of crypto assets annually, which is the same regulation as applied in Germany. In the future, the Indonesian government can refer to German policies in taxing crypto assets.

Item Type: Thesis (KTTA)
Uncontrolled Keywords: cryptocurrency, difficult of taxation, infrastructure, Blockchain, peer-to-peer network, cryptocurrency, sulit dipajaki, infrastruktur, Blockchain, jaringan peer-to-peer
Subjects: 300 – Social sciences > 330-339 Economics > 336 Public Finance > 336.24 Income Taxes
PKN STAN Subject Area > Pajak Penghasilan (PPh)
Divisions: 61403 Diploma III Pajak
Depositing User: Perpustakaan PKN STAN
Date Deposited: 14 Jun 2023 08:05
Last Modified: 14 Jun 2023 08:05
URI: http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/1622

Actions (login required)

View Item View Item