Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu dan Kaitannya dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar

SIANIPAR, NOVA ROSLINA (2022) Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu dan Kaitannya dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Nova Roslina Sianipar_2301190230.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (32kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Nova Roslina Sianipar_2301190230.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (15kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Nova Roslina Sianipar_2301190230.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (540kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Nova Roslina Sianipar_2301190230.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (555kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Nova Roslina Sianipar_2301190230.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (158kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Nova Roslina Sianipar_2301190230.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (810kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Nova Roslina Sianipar_2301190230.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Nova Roslina Sianipar_2301190230.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (22kB)

Abstract

Pemerintah merespon dampak pandemi Covid-19 yang dialami oleh pelaku UMKM melalui reformasi perpajakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan ketentuan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan dan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di wilayah KPP Pratama Pematang Siantar, serta memprediksi pengaruh batasan peredaran bruto tidak kena pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dan terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Pematang Siantar sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, teknik dokumentasi, studi kepustakaan, dan metode kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Pematang Siantar masih perlu ditingkatkan. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu terdapat hambatan atau kendala yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya dan akses teknologi yang tidak merata. Solusi yang dilakukan atas hambatan atau kendala tersebut adalah melakukan asistensi, visit atau penyisiran, sosialisasi perpajakan, hingga penyebaran informasi melalui WA Blast/SMS Blast/telepon. Batasan peredaran bruto tidak kena pajak dalam UU HPP berpotensi mengubah formula dalam penentuan Wajib Pajak patuh, salah satunya terkait dengan kepatuhan material mengingat potensi berkurangnya jumlah Wajib Pajak yang terutang PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Penerimaan PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 akan mengalami penurunan drastis sejak berlakunya UU HPP dibandingkan dengan tahun pajak sebelum berlakunya UU HPP./ The government has responded to the impact of the Covid-19 pandemic experienced by MSME actors through tax reform in Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations which stipulates the provisions for limiting the non-taxable gross turnover for individual taxpayers with a certain gross turnover for the share of gross turnover up to Rp500 million in a tax year. This study aims to analyze the level of compliance and the obstacles faced in increasing the compliance of individual taxpayers with a certain gross turnover in the KPP Pratama Pematang Siantar area, as well as predict the effect of the limit of non-taxable gross turnover on the compliance of individual taxpayers with a certain gross turnover and on tax revenues at the KPP Pratama Pematang Siantar before and after the enactment of Law Number 7 of 2021. The data collection methods used were interview methods, documentation techniques, library studies, and questionnaire methods. The results show that the level of compliance of individual taxpayers with a certain gross turnover at KPP Pratama Pematang Siantar still needs to be improved. In improving the compliance of individual taxpayers with a certain gross turnover, there are obstacles, namely the lack of understanding of individual taxpayers with a certain gross turnover regarding the fulfillment of their tax obligations and unequal access to technology. The solutions to these obstacles are providing assistance, visits or sweeps, tax socialization, and information dissemination through WA Blast/SMS Blast/telephone. The limit on non-taxable gross turnover in the HPP Law has the potential to change the formula in determining obedient taxpayers, one of which is related to material compliance considering the potential reduction in the number of taxpayers who are owed income tax according to PP Number 23 of 2018. Final Income Tax receipts according to PP Number 23 of 2018 will experience a drastic decrease since the enactment of the HPP Law compared to the tax year before the enactment of the HPP Law.

Actions (login required)

View Item