Analisis Pengaruh UU HPP di Bidang Pajak Penghasilan Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional

Pamungkas, Wahyu (2022) Analisis Pengaruh UU HPP di Bidang Pajak Penghasilan Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Wahyu Pamungkas_2301190424.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (40kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Wahyu Pamungkas_2301190424.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (67kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Wahyu Pamungkas_2301190424.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (141kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Wahyu Pamungkas_2301190424.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (76kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Wahyu Pamungkas_2301190424.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (86kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Wahyu Pamungkas_2301190424.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (175kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Wahyu Pamungkas_2301190424.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (67kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Wahyu Pamungkas_2301190424.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6kB)

Abstract

Pada akhir tahun 2019 mulai muncul kasus virus COVID-19 di Tiongkok. Dalam menanggapi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untukmemulihkan perekonomian di Indonesia salah duanya yaitu dengan diadakannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta disahkannya RUU HPP (Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). UU HPP merupakan bagian dari reformasi bidang untuk mendukung percepatan pembangungan nasional serta pemulihan ekonomi di Indonesia. UU HPP dalam ruang lingkup PPh memiliki perubahan terkait pajak pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja serta merupakan penghasilan bagi pegawai; batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah; diterapkannya pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22%; dan perubahan lapisan serta tarif penghasilan kena pajak.. Walaupun UU HPP tidak berkaitan secara langsung dengan program PEN, akan tetapi dalam praktiknya, hasil yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan pada UU HPP terutama di bidang PPh mendukung program PEN sehingga bisa sejalan beriringan dalam mewujudkan tujuan program tersebut./ At the end of year 2019, Covid-19 virus cases occurred in China. In reaction to that matter, a lot of effort has been done by the Indonesia government for economy recovery purposes, which are PEN (pemulihan ekonomi nasional) programs and RUU HPP (rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan) establishment. UU HPP is a part of field reformation for supporting national development and economy recovery in Indonesia. In the income tax section of the UU HPP, has changes about tax concerning gift of nature and/or treat for the employee; gross profit thresshold that doesn’t exceed 500 million rupiahs; establishment of corporation income tax rate become 22%; and changes of taxable profit rate. Although UU HPP doesn’t have direct connection to the PEN programs, the output of the two especially in the income tax section from UU PPh supporting PEN programs so that it can be run simultaneously to achieve the PEN programs goal.

Actions (login required)

View Item