Tinjauan Penerapan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Malang Utara

NUANSA, GADIS TIARA (2022) Tinjauan Penerapan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Malang Utara. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Gadis Tiara Nuansa_2301190440.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (125kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Gadis Tiara Nuansa_2301190440.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (607kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Gadis Tiara Nuansa_2301190440.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (455kB)
	Text (BAB I) 05. BAB I_Gadis Tiara Nuansa_2301190440.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB II) 06. BAB II_Gadis Tiara Nuansa_2301190440.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB III) 07. BAB III_Gadis Tiara Nuansa_2301190440.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB IV) 08. BAB IV_Gadis Tiara Nuansa_2301190440.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (594kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Gadis Tiara Nuansa_2301190440.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Dalam pelaksanaan perpajakan, harus ada aturan yang jelas mengatur tentang regulasi dan ketentuan dalam menjalankan proses perpajakan. Aturan dibuat agar negara dapat menerima pajak yang merupakan kewajiban dari setiap warga negara yang memenuhi syarat, sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan negara. Apabila aturan tersebut tidak dipatuhi, maka terdapat sanksi yang akan dikenakan terhadap siapapun yang melanggarnya. Di Indonesia, sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi terbagi menjadi sanksi administrasi berupa denda, kenaikan, serta bunga. Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah mengetahui mengenai pengaruh sanksi administrasi berupa bunga, khususnya setelah adanya perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021, dan bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Malang Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa sanksi administrasi berupa bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara. Selain itu, tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh KPP Pratama Malang Utara dalam pelaksanaan perubahan tarif bunga dalam UU terbaru. Untuk memudahkan penerapan tarif bunga ini, KPP menggunakan fitur D-STP yang ada pada menu Approweb./ In implementation of taxation, there must be clear rules that regulate regulations and provisions in carrying out the taxation process. Rules are made so that state can receive taxes which are obligations of every citizen who meets the requirements, according to applicable regulations, so that it can be used for the benefit of implementing government activities and also developing the country. If these rules are not being obeyed, there are sanctions that will be imposed on anyone who violates them. In Indonesia, tax sanctions can be in form of administrative sanction or criminal sanction. Administrative sanction is divided into administrative sanction in the form of fine, increase, and interest. The purpose of writing this Final Task Paper is to find out the influence of administrative sanction in form of interest, especially after the changes that contained in Law number 11 of 2020 as amanded by Law number 7 of 2021, and how is the impact on taxpayer compliance in the environment of KPP Pratama Malang Utara. The data collection methods used in this paper are the interview method and literature study. The result of this study found that administrative sanction in the form if interest do not have significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Malang Utara. In addition, there are no significant obstacle faced by KPP Pratama Malang Utara in implementing changes of interest rates in the latest law. To facilitate the implementation of the interest rate, KPP uses the D-STP feature in the Approweb menu.

Actions (login required)

View Item