Tinjauan atas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Pratama Wonosari Tahun 2018-2021

BACHTIAR, FIRMANDA ABIRAMA (2022) Tinjauan atas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Pratama Wonosari Tahun 2018-2021. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Firmanda Abirama Bachtiar_2301190481.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (29kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Firmanda Abirama Bachtiar_2301190481.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Firmanda Abirama Bachtiar_2301190481.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (76kB)
	Text (BAB I) 05. BAB I_Firmanda Abirama Bachtiar_2301190481.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (92kB)
	Text (BAB II) 06. BAB II_Firmanda Abirama Bachtiar_2301190481.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (88kB)
	Text (BAB III) 07. BAB III_Firmanda Abirama Bachtiar_2301190481.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (159kB)
	Text (BAB IV) 08. BAB IV_Firmanda Abirama Bachtiar_2301190481.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Firmanda Abirama Bachtiar_2301190481.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (12kB)

Abstract

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi memiliki kepadatan penduduk paling rendah di antara daerah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, pengembangan wilayah di Kabupaten Gunungkidul masih terbuka lebar ditambah dengan meningkatnya pamor di sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, apakah sesuai dengan potensi yang diprediksikan serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan pihak KPP Pratama Wonosari terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Wonosari dalam memaksimalkan potensi pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan yang salah satu sumbernya adalah berasal dari KPP Pratama Wonosari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Wonosari selama tahun 2018-2021 tidak pernah mencapai target yang ditentukan. Upaya pengawasan terkait PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Wonosari sudah sesuai dan mengikuti aturan yang berlaku yaitu SE-28/PJ/2020. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam memaksimalkan potensi PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Wonosari, yang salah satunya adalah kesulitan untuk menagih kekurangan bayar PPh terutang karena mayoritas transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kabupaten Gunungkidul adalah transaksi pengalihan dengan WP yang tidak memiliki NPWP./ Gunungkidul Regency is the largest district in the Special Region of Yogyakarta, yet it has the lowest population density among the Special Region's districts. As a result, regional growth in Gunungkidul Regency remains unexplored, despite rising tourism popularity. This study aims to determine the revenue of Income-tax Article 4 paragraph (2) for the transfer of rights to land and/or buildings, whether it is in accordance with the predicted potential, and how the KPP (Tax Service Office) Pratama Wonosari authorizes the receipt of Income-tax Article 4 paragraph (2) for the transfer of rights on land and/or buildings, as well as the barriers faced by KPP Pratama Wonosari in maximizing the tax potential. This study employs data collection methods such as interviews and literature studies, with KPP Pratama Wonosari serving as one of the sources. According to the study's findings, the realization of income tax revenue Article 4 paragraph (2) for the transfer of rights to land and/or buildings at KPP Pratama Wonosari between 2018 and 2021 never reached the stated target. The KPP Pratama Wonosari's supervision actions in relation to Income-tax Article 4 Paragraph (2) on the transfer of rights to land and/or buildings are suitable and correspond to the relevant regulations, specifically SE-28/PJ/2020. There are several issues that arise when maximizing the potential for Income-tax Article 4 paragraph (2) on the transfer of rights to land and/or buildings at KPP Pratama Wonosari, the first is the challenge in collecting the underpayment of Income-tax payable since the majority of transactions in Gunungkidul Regency are a transfer transaction with a taxpayer who does not have an NPWP (Taxpayer Identification Number).

Actions (login required)

View Item