Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Obat

MULYANI, SRI (2022) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Obat. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Sri Mulyani_2301190493.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (247kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Sri Mulyani_2301190493.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (323kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Sri Mulyani_2301190493.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (366kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Sri Mulyani_2301190493.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (132kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Sri Mulyani_2301190493.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (486kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Sri Mulyani_2301190493.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (141kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Sri Mulyani_2301190493.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Sri Mulyani_2301190493.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (128kB)

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting di Indonesia. Pengenaan PPN terhadap obat sebagai BKP dapat meningkatkan harga pembelian obat tersebut. Di sisi lain, obat merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendasar bagi kesehatan masyarakat sehingga ketersediaannya bagi masyarakat tidak dapat diabaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kebijakan pemerintah atas pengenaan PPN terhadap obat dan mengidentifikasi perlakuan terbaik serta dampak yang dapat ditimbulkan atas pengenaan PPN terhadap obat. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan data yang berasal dari studi kepustakaan atas peraturan yang memuat tentang pengenaan PPN terhadap penyerahan obat serta menggunakan data dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengenaan PPN pada instalasi farmasi atas penyerahan obat yang merupakan BKP yakni atas pasien rawat jalan tetap dikenakan tarif 10%, sedangkan pada pasien rawat inap tidak dikenakan PPN karena merupakan bagian dari pelayanan jasa kesehatan yang merupakan non-JKP. Pengenaan PPN terhadap obat berpotensi meningkatkan harga jual dan menurunkan tingkat akses serta pemanfaatan oleh masyarakat. Namun, apabila PPN atas obat dihapuskan atau dikurangi, maka akan muncul potensi kejahatan oleh pihak tidak bertanggung jawab./ Value Added Tax (VAT) is an important for Indonesia. The imposition of VAT on medicine as BKP can increase the purchase price of the medicine. However, medicine is a very important and basic need for public health. So, it’s availability cannot be ignored. The purpose of this study is to review the government's policy on the imposition of VAT on medicine and identify the best treatment and the impact that can be caused by the imposition of VAT on medicine. The author uses a qualitative method with data retrived from a literature study on regulations about VAT on medicine delivery and uses data from interviews with several sources. The conclusion of this study is found that a difference in the imposition of VAT on pharmaceutical installations for medicine delivery, for outpatients are still subject to a 10% tariff, while inpatients are not subject to VAT because they are part of health services which are non taxable. The imposition of VAT on medicine has the potential to increase selling prices and reduce the level of access and utilization by the public. However, if VAT on medicine is abolished or reduced, there will be potential crimes by irresponsible parties.

Actions (login required)

View Item