Tinjauan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

SEPTINO, EBSAN TANGGUH (2022) Tinjauan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Ebsan Tangguh Septino_2301190527.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Ebsan Tangguh Septino_2301190527.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (30kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Ebsan Tangguh Septino_2301190527.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (34kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Ebsan Tangguh Septino_2301190527.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (79kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Ebsan Tangguh Septino_2301190527.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (29kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Ebsan Tangguh Septino_2301190527.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (144kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Ebsan Tangguh Septino_2301190527.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Ebsan Tangguh Septino_2301190527.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (67kB)

Abstract

Bendahara pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh lawan transaksinya dalam kegiatan belanja baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penghitungan, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menerapkan apakah Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% atas setiap DPP transaksi kemudian disetorkan dengan menggunakan kode billing ke Bank Sumut. Secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam pelaporannya masih belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu masih terdapat juga kesalahan dalam proses perhitungan yang tentunya hal ini diperlukan evaluasi lebih lanjut ke depannya./ The government treasurer has the obligation to make deductions and/or tax collections on income received by his counterparties in spending activities both sourced from apbn and APBD funds. The purpose of this study is to find out how the process of calculating, collecting, depositing, and reporting Article 22 Income Tax carried out by the government treasurer. This study is intended to find out and apply whether Article 22 income tax has been implemented in accordance with the provisions that have been set. This research uses a qualitative approach with the object of research at the Dairi Regency Population and Civil Registration Service. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation. The results showed that the calculation of Income Tax Article 22 is subject to a rate of 1.5% on each transaction DPP then deposited using a billing code to Bank Sumut. Overall, the implementation of the collection and deposit of Income Tax Article 22 is in accordance with tax regulations, but in reporting it is still not in accordance with applicable tax provisions. In addition, there are still errors in the calculation process, of course, this requires further evaluation in the future.

Actions (login required)

View Item