Tinjauan Pemenuhan Kewajiban Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan oleh Bendahara Polresta Malang Kota

PRAMANDA, SHIDQI GUSTI (2022) Tinjauan Pemenuhan Kewajiban Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan oleh Bendahara Polresta Malang Kota. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Shidqi Gusti Pramanda_2301190538.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (206kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Shidqi Gusti Pramanda_2301190538.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (12kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Shidqi Gusti Pramanda_2301190538.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (389kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Shidqi Gusti Pramanda_2301190538.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (476kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Shidqi Gusti Pramanda_2301190538.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (485kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Shidqi Gusti Pramanda_2301190538.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (650kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Shidqi Gusti Pramanda_2301190538.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (283kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Shidqi Gusti Pramanda_2301190538.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (318kB)

Abstract

Indonesia menerapkan withholding system sebagai salah satu sistem pemungutan perpajakannya. Akibatnya, pihak ketiga diwajibkan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Instansi pemerintah merupakan salah satu pihak yang ditugaskan dalam melaksanakan kewajiban tersebut berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah untuk meninjau pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan di kantor instansi pemerintah serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Instansi pemerintah yang dimaksud dibatasi pada kepolisian resor (polres) selaku kantor instansi pemerintah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di wilayah kabupaten/kota. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data primer berupa wawancara didapatkan dengan mengunjungi salah satu polres. Data-data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan data relevan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan di instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan di polres belum terpenuhi seluruhnya. Hal tersebut terjadi karena dua faktor. Faktor pertama, sumber daya manusia di polres belum memadai sehingga beberapa kewajiban sama sekali tidak dilaksanakan. Tugas yang banyak menyulitkan polres dalam menyelesaikan semua kewajiban perpajakan mulai dari memotong/memungut pajak penghasilan, menyetor pajak penghasilan, dan melaporkan pajak penghasilan. Kedua, kantor pelayanan pajak (KPP) yang mengawasi polres tersebut tidak memberikan pengawasan dan bimbingan kepada polres yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan polres dalam aspek teknis perpajakannya. KPP yang dimaksud juga tidak memberikan imbauan dan hukuman atas kewajiban perpajakan polres yang tidak terpenuhi tersebut./ Indonesia employs withholding system as one of its tax collection system. As a result, third parties are required to determine the amount of tax to be paid under the income tax withholding and collection mechanism. The purpose of writing this final paper is to review the implementation of the obligation to withhold and collect income tax at the office of a government agency, and to analyze obstacles faced by said government agency in fulfilling its tax obligations. The government agency scope is limited to the resort police (polres) as one of the office of the Indonesian National Police (Polri) government agency in a regency/city area. Methods for data collection used are literature study research method and field research method. Primary data in the form of interviews were obtained from visiting one of the polres. Secondary data was gathered from laws and regulations, books, articles, and other relevant data related to withholding and collecting income tax in government agencies. This research showed that the obligation to withhold and collect income tax at the polres had not been fully fulfilled. This was a result of two factors. First, the human resources at polres were not sufficient so that some obligations are not met. A lot of tasks made it difficult for the polres to complete all tax obligations, starting from withholding/collecting income tax, depositing income tax, and reporting income tax. Second, the tax office (KPP) that supervised the polres did not provide supervision and guidance to the polres which led to a lack of knowledge in technical aspects of taxation. The tax office in question did not give warnings and penalties for unfulfilled tax obligations.

Actions (login required)

View Item