Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jombang atas Transaksi yang Bersumber dari Dana BOS

WIDIYATMAJA, LINDAN RIFKI (2022) Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jombang atas Transaksi yang Bersumber dari Dana BOS. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Lindan Rifki Widiyatmaja_2301190546.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (27kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Lindan Rifki Widiyatmaja_2301190546.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (34kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Lindan Rifki Widiyatmaja_2301190546.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (372kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Lindan Rifki Widiyatmaja_2301190546.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (133kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Lindan Rifki Widiyatmaja_2301190546.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (159kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Lindan Rifki Widiyatmaja_2301190546.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (207kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Lindan Rifki Widiyatmaja_2301190546.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Lindan Rifki Widiyatmaja_2301190546.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8kB)

Abstract

Dana BOS merupakan salah satu bentuk pemberian wewenang oleh pemerintah kepada sekolah untuk melakukan urusan rumah tangganya sendiri, namun harus tetap berpacu dengan aturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan atas transaksi yang bersumber dari dana BOS oleh Bendahara Instansi Pemerintah SMK Negeri 1 Jombang pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan konfirmasi dari KPP Pratama Jombang yang menaungi objek penelitian tersebut, sedangkan dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data sekunder agar penelitian yang dilaksanakan bisa bersifat kredibel. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, diketahui bahwa pajak yang dipotong/dipungut berasal dari PPN dan PPh Pasal 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara telah mengklasifikasikan jenis pajak dengan tepat, tapi masih terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan tarif pajak yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan hampir tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun dari pihak KPP Pratama Jombang seharusnya berinisiatif untuk memberikan arahan mengenai aspek perpajakan instansi pemerintah agar tidak terjadi beberapa kekeliruan dan masalah lagi di masa yang akan datang. Kemudian mengingat berbagai peraturan di bidang perpajakan yang terus mengalami pembaruan dan rasanya sangat perlu disosialisasikan agar tidak ada informasi yang tertinggal./ BOS funds are a form of authorization by the government to schools to conduct their own household affairs, but they must still comply with the established rules. This study aims to determine the implementation of tax obligations on transactions sourced from BOS funds by the Treasurer of Government Agencies of SMK Negeri 1 Jombang during the Covid-19 pandemic. The methods used are interviews and documentation. The interview method is used to obtain confirmation from KPP Pratama Jombang which oversees the object of the research, while documentation aims to obtain secondary data so that the research carried out can be credible. In the implementation of tax obligations, it is known that the taxes deducted/collected come from VAT and Income Tax Article 23. The results showed that the treasurer had classified the types of taxes appropriately, but there were still some errors in the use of appropriate tax rates in the legislation. Overall, there are almost no obstacles in the implementation of tax obligations, but the KPP Pratama Jombang should take the initiative to provide direction on the tax aspects of government agencies so that there are no more mistakes and problems in the future. Then considering the various regulations in the field of taxation that continue to experience updates and it feels very necessary to socialize so that no information is left behind.

Actions (login required)

View Item