Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kedai Kopi Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru

SIREGAR, HAFNI LELYA BAHAR (2022) Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kedai Kopi Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Hafni Lelya Bahar Siregar_2301190584.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (28kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Hafni Lelya Bahar Siregar_2301190584.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (67kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Hafni Lelya Bahar Siregar_2301190584.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (58kB)
	Text (BAB I) 05. Bab I_Hafni Lelya Bahar Siregar_2301190584.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (133kB)
	Text (BAB II) 06. Bab II_Hafni Lelya Bahar Siregar_2301190584.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (131kB)
	Text (BAB III) 07. Bab III_Hafni Lelya Bahar Siregar_2301190584.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (460kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab IV_Hafni Lelya Bahar Siregar_2301190584.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9kB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Hafni Lelya Bahar Siregar_2301190584.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (18kB)

Abstract

Peningkatan jumlah UMKM, salah satunya adalah usaha kedai kopi di Indonesia berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM. Potensi pajak penghasilan ini dapat digali dengan memperhatikan kepatuhan kewajiban perpajakan dari usaha kedai kopi tersebut. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi di KPP Pratama Banjarbaru baik sebelum maupun sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku, serta mengetahui seberapa besar potensi pajak penghasilan yang dapat digali dari usaha kedai kopi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari beberapa sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan perpajakan usaha kedai kopi. Adapun studi lapangan yang dilakukan dengan dua metode, yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data perpajakan di KPP Pratama Banjarbaru, sedangkan wawancara dilakukan dengan pemilik kedai kopi dan Account Representative untuk memperoleh informasi terkait keadaan, penghasilan, serta kepatuhan perpajakannya. Hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan, yaitu bahwa kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi di KPP Pratama Banjarbaru baik apabila dilihat berdasarkan kepatuhan dalam mendaftarkan usahanya, sedangkan jika dilihat berdasarkan penyetoran pajaknya maka kepatuhannya terbilang rendah. Selain itu, berdasarkan jumlah pajak yang seharusnya disetorkan oleh wajib pajak usaha kedai kopi, pajak penghasilan yang diterima berpotensi meningkat tiga kali lipat dari realisasi penerimaan. Selanjutnya, untuk kepatuhannya berdasarkan ketentuan UU HPP belum dapat diketahui karena ketentuan yang baru berlaku membuat informasi penerapannya belum diterima secara merata oleh seluruh pelaku UMKM, termasuk pelaku usaha kedai kopi./ The increase in the number of MSMEs, one of which is the coffee shop business in Indonesia, has the potential to increase tax revenue for the MSME sector. This income tax potential can be explored by paying attention to the tax compliance of the coffee shop business. The aims of this study are to find out how the compliance with tax obligations of coffee shop businesses at KPP Pratama Banjarbaru both before and after the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) applies; besides, to find out how much potential income tax can be explored from coffee shop businesses based on Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. The data collection methods used were library research and field studies. Literature study was conducted to obtain secondary data from several literature sources related to coffee shop business taxation. Furthermore, the field studies conducted divided into two methods namely documentation and interview. Documentation was conducted by collecting tax data at KPP Pratama Banjarbaru while interview was conducted with coffee shop owners and Account Representative to obtain information related to the condition, income, and its tax compliance. The result of data collection shows that the compliance with tax obligations of the coffee shop business at KPP Pratama Banjarbaru is good based on compliance in registering its business while if it is viewed from tax payments, the compliance is included low. Furthermore, based on the amount of tax which should be paid, the income tax received has potential to increase three times the actual revenue. In addition, for the compliance based on UU HPP, it is not yet known since new regulations resulted in the implementation of information has not been received evenly by all MSME actors, including coffee shop business actors.

Actions (login required)

View Item