Tinjauan Perbandingan Regulasi Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital di Indonesia, Inggris, dan Prancis

SIHOMBING, YOSUA FREDERIK TOGA (2022) Tinjauan Perbandingan Regulasi Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital di Indonesia, Inggris, dan Prancis. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

	Text (Cover) 01. Cover_Yosua Frederik Toga Sihombing_2301190594.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (214kB)
	Text (Abstrak) 02. Abstrak_Yosua Frederik Toga Sihombing_2301190594.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (924kB)
	Text (Daftar Isi) 03. Daftar Isi_Yosua Frederik Toga Sihombing_2301190594.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (569kB)
	Text (Bab I) 05. Bab I_ Yosua Frederik Toga Sihombing_2301190594.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Bab II) 06. Bab II_Yosua Frederik Toga Sihombing_2301190594.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Bab III) 07. Bab III_Yosua Frederik Toga Sihombing_2301190594.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14MB)
	Text (Bab IV) 08. Bab IV_Yosua Frederik Toga Sihombing_2301190594.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 09. Daftar Pustaka_Yosua Frederik Toga Sihombing_2301190594.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Peningkatan jumlah transaksi pemanfaatan produk dan jasa digital dari luar daerah pabean melalui e-commerce menandakan adanya potensi PPN yang masih dapat digali dan direalisir sebagai penerimaan negara. Pada 2020, Pemerintah Indonesia mulai memungut PPN atas transaksi digital berupa pemanfaatan BKP TB dan JKP dari luar Indonesia di dalam Indonesia yang dilakukan dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sementara Inggris dan Prancis sebagai negara yang lebih dahulu telah memungut PPN atas transaksi digital sejak 2019. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme dan threshold pengenaan PPN atas transaksi digital berupa impor produk dan jasa digital di Indonesia, Inggris, dan Prancis, mengkaji kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan memberikan solusi untuk mengatasi kelemahan mekanisme yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berupa studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dihimpun dari berbagai artikel jurnal, buku, peraturan perpajakan, berita, hasil survei, dan sumber pustaka lainnya yang mengandung nilai ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan sistem VAT sedangkan Inggris dan Prancis menggunakan sistem DST untuk mekanisme PPN atas transaksi digital. Perbandingan mekanisme dilakukan berdasarkan lima aspek yaitu mekanisme pendaftaran pedagang luar negeri sebagai pemungut, jumlah threshold, mekanisme pemungutan, tarif, serta jangka waktu penyetoran dan pelaporan. Berdasarkan lima aspek tersebut, Indonesia memiliki kekuatan pada mekanisme pendaftaran pedagang luar negeri sebagai pemungut, jumlah threshold, dan tarif. Inggris memiliki kekuatan pada jangka waktu penyetoran dan pelaporan yang singkat sedangkan kekuatan Prancis terdapat pada mekanisme pemungutan. Kelemahan Indonesia dalam aspek jangka waktu penyetoran dan pelaporan dapat diatasi dengan mengimplementasikan kombinasi split payment method dan blockchain system dalam mekanisme PPN-nya. Split payment method dapat mengatasi kelemahan jangka waktu penyetoran karena PPN langsung disetor ke kas negara secara instan ketika terjadi pembayaran transaksi. Selanjutnya blockchain system dapat mengatasi kelemahan jangka waktu pelaporan karena sistem tersebut dapat merekam dan menyimpan seluruh data transaksi yang terjadi antara pemungut dengan konsumen Indonesia. / The increase in the use of digital products and services from outside the customs area through e-commerce indicates the potential for VAT that can still be explored and realized as state revenue. In 2020, the Government of Indonesia began to collect VAT on digital transactions in the form of using BKP TB and JKP from outside Indonesia in Indonesia which was carried out in trading through the electronic system (PMSE). Meanwhile, the UK and France are the countries that have first collected VAT on digital transactions since 2019. This study aims to compare the mechanisms and thresholds for digital transactions in the form of imports of digital products and services in Indonesia, the UK, and France, assessing the strengths and weaknesses of each. each, and provide solutions to overcome the weaknesses of existing mechanisms in Indonesia. The research method used is a qualitative method in the form of literature study. The data used is secondary data collected from various journal articles, books, tax regulations, news, survey results, and other library sources that contain scientific value. The results show that Indonesia uses the VAT system while the UK and France use the DST system for the VAT mechanism on digital transactions. Comparisons are made based on five aspects, namely the mechanism for registering foreign markets as collectors, the threshold amount, the collection mechanism, tariffs, and the period of deposit and reporting. Based on these five aspects, Indonesia has strength in the mechanism for registering foreign traders as collectors, threshold amounts, and tariffs. The UK has power over short deposit and reporting periods while France has power over the collection mechanism. Indonesia's weaknesses in deposit and reporting periods can be overcome by implementing a combination of split payment methods and a blockchain system in its VAT mechanism. The split payment method can overcome the weakness of the deposit period because VAT is directly deposited into the state treasury instantly when a transaction payment occurs. Furthermore, the blockchain system can overcome the weakness of the reporting period because the system can record and store all transaction data that occurs between collectors and Indonesian consumers.

Actions (login required)

View Item